Anggaran Dipangkas, Ketua DPRD Kulon Progo Harap Pemkab Tetap Mampu Prioritaskan Program Pembangunan

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo turut terkena imbas dari kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Sebab, pemangkasannya juga termasuk untuk kegiatan anggota dewan.

Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin, mengatakan salah satu kegiatan yang terkena dampak adalah soal perjalanan dinas.

Sebab anggarannya dipangkas hingga 50 persen.

"Selain itu pemangkasannya juga termasuk untuk kegiatan rapat dengan makan besar, dan digantikan dengan makan ringan," kata Aris pada Kamis (06/02/2025).

Menurutnya, pemangkasan tersebut tak hanya berdampak pada program-program pembangunan di Kulon Progo. Kinerja anggota dewan pun bisa menjadi tidak optimal.

Meski begitu Aris berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo tidak serta-merta mengabaikan program pembangunan yang sudah menjadi prioritas.

Terutama yang berkaitan dengan kebutuhan vital masyarakat.

"Setidaknya kami bersama Pemkab harus bisa fokus bagaimana dengan rencana pembangunan ke depan," ujarnya.

Baca juga: Disdikpora Kulon Progo Lakukan Penyesuaian Demi Respon Pemangkasan Anggaran

Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo, Srie ,Nurkyatsiwi tak menampik kebijakan tersebut bisa berdampak pada penurunan kinerja daerah.

Terutama dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang sebelumnya sudah direncanakan.

Apalagi kemampuan fiskal dari Kulon Progo juga tidak besar, sebab sebagian pembiayaan masih bergantung pada dana transfer dari pusat.

Namun ia meyakini program bisa berjalan optimal dengan berbagai strategi.

"Yang jelas perlu ada strategi dalam mengatur keuangan di daerah," ujar Siwi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono, mengatakan anggaran yang dipangkas merupakan dana transfer dari pusat ke daerah.