Puluhan Massa di Jogja Audiensi ke DPRD DIY, Tolak Kenaikan PPN 12 Persen

Kiai Denny memohon kepada para anggota dewan selaku fasilitator aspirasi masyarakat menyampaikan keluhan masyarakat soal penolakan kenaikan PPN 12 persen kepada pimpinan pusat.

"Bapak (dewan) punya kekuatan untuk bisa sebagai fasilitator, anda anggota dewan. Kalau dewan nggak solutif terus bagaimana?," tegasnya.

Dia menyadari petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang mengatur item atau barang kena PPN 12 persen belum diketahui secara pasti.

"Ini awalnya untuk PPN barang mewah tapi,  pas diketok undang-udangnya tahu-tahu beda itu bagaimana. Buku sekolah ikut naik, pensil naik," tegas Kyai Denny.

Massa aksi menginginkan anggota DPRD DIY secara lembaga mengirimkan surat penolakan kenaikan PPN 12 persen kepada pemerintah pusat.

Anggota Fraksi Gerindra, Danang Wahyu Broto, menjelaskan pihaknya sampai saat ini belum mengetahui juklak dan juknis rencana penerapan PPN 12 persen untuk tahun depan.

Ia juga meyakinkan kepada peserta aksi bahwasanya sektor pendidikan, kesehatan, pangan dan sembako tidak terdampak penerapan PPN 12 persen.

"Karena saya meyakinkan Pak Prabowo prorakyat dan anti kemiskinan. Tetapi saya kira kehadiran bapak dan ibu, saya justru terimakasih karena menjadi bekal kami untuk agendakan ke Jakarta," pungkasnya. (*)