Puluhan Massa di Jogja Audiensi ke DPRD DIY, Tolak Kenaikan PPN 12 Persen

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Puluhan massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Indonesia menyampaikan aspirasinya menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk 2025.

Massa aksi menyampaikan aspirasinya di depan gerbang kantor DPRD DIY, Selasa (31/12/2024) sekira pukul 13.55 WIB.

Mereka membawa sejumlah atribut spanduk yang bertuliskan penolakan PPN 12 persen.

Salah satu bunyi tulisan pada spanduk tersebut di antaranya 'Rakyat Bijak Taat Bayar Pajak Agar Pejabat Tetap Makan Enak'.

Meski komponen massa yang terlibat aksi tersebut tidak terlalu banyak, namun peserta aksi tetap bersemangat menyampaikan penolakan kenaikan PPN 12 yang rencananya akan diterapkan tahun depan.

Setelah lebih kurang 30 menit menyampaikan aspirasi, peserta aksi diterima oleh salah satu anggota DPRD DIY Fraksi Partai Gerindra, Danang Wahyu Broto.

Koordinator Aksi, Dani Eko Wiyono, menyampaikan sejak awal pihaknya menolak kenaikan PPN menjadi 12 persen.

"Kami tolak kenaikan PPN karena dengan gaji yang di bawah standar, tapi PPN dinaikkan maka penurunan daya beli," katanya, saat audiensi.

Dia menuturkan jangan sampai Presiden Prabowo Subianto dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam mengambil keputusan menaikkan PPN 12 persen.

"Masih ada waktu untuk menggagalkan rencana menaikkan pajak PPN," tegas Dani.

Baca juga: Rencana Kenaikan PPN 12 Persen 1 Januari 2025, Golkar: Pak Prabowo yang Akan Mengumumkan  

Dalam aksi tolak PPN kali ini juga turut dihadiri sejumlah santri dari Pondok Pesantren Bidayatusshalikin Sleman.

Pengasuh Ponpes Bidayatusshalikin, KH Abdullah Denny Setiawan, menegaskan pihaknya sudah muak dengan retorika para pemimpin yang menyampaikan janji-janji ke publik.

Apalagi dia melihat adanya kecenderungan kepemimpinan saat ini tidak jauh berbeda dengan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami sudah muak. Mulai dari Mulyono dan sepertinya berkelanjutan. Yang kami heran, Pak Prabowo bilang koruptor akan dimaafkan," ujarnya.

"Kami sebetulnya sudah sering dibohongi, rakyat kecil diperlihatkan seperti ini setiap hari," imbuhnya.

Kiai Denny memohon kepada para anggota dewan selaku fasilitator aspirasi masyarakat menyampaikan keluhan masyarakat soal penolakan kenaikan PPN 12 persen kepada pimpinan pusat.

"Bapak (dewan) punya kekuatan untuk bisa sebagai fasilitator, anda anggota dewan. Kalau dewan nggak solutif terus bagaimana?," tegasnya.

Dia menyadari petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang mengatur item atau barang kena PPN 12 persen belum diketahui secara pasti.

"Ini awalnya untuk PPN barang mewah tapi,  pas diketok undang-udangnya tahu-tahu beda itu bagaimana. Buku sekolah ikut naik, pensil naik," tegas Kyai Denny.

Massa aksi menginginkan anggota DPRD DIY secara lembaga mengirimkan surat penolakan kenaikan PPN 12 persen kepada pemerintah pusat.

Anggota Fraksi Gerindra, Danang Wahyu Broto, menjelaskan pihaknya sampai saat ini belum mengetahui juklak dan juknis rencana penerapan PPN 12 persen untuk tahun depan.

Ia juga meyakinkan kepada peserta aksi bahwasanya sektor pendidikan, kesehatan, pangan dan sembako tidak terdampak penerapan PPN 12 persen.

"Karena saya meyakinkan Pak Prabowo prorakyat dan anti kemiskinan. Tetapi saya kira kehadiran bapak dan ibu, saya justru terimakasih karena menjadi bekal kami untuk agendakan ke Jakarta," pungkasnya. (*)