DPRD Sleman Tekankan Pentingnya Sinergi Dalam Mitigasi Bencana di Sleman

Sehingga Pemkab Sleman harus segera menyelesaikan masalah pengelolaan ini. Dengan demikian, embung bisa difungsikan secara optimal.

“Pemerintah harus tegas, misal ketika pihak swasta mendirikan bangunan gedung, kalau persyaratannya belum terpenuhi, SLF (Sertifikat Laik Fungsi) juga belum turun. Ini juga untuk memitigasi bencana. Pemerintah harus tegas dan berani, saya yakin bisa (mitigasi bencana),” terangnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Makman mengatakan dalam menghadapi bencana, yang dilakukan adalah mengenali ancamannya dahulu. Setelah itu baru mencari cara untuk mengurangi risikonya.

Pihaknya sudah membuat Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), yang memuat potensi risiko dan mitigasi yang diperlukan dalam menghadapi bencana. 

“Jadi kami sudah punya RPB, diupdate setiap tahun. Sehingga ketika nanti terjadi bencana, kita sudah siap. Nah ini memerlukan dukungan, kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, swasta, media, semua pihak,” ujarnya.

“Karena mengatasi bencana itu tanggung jawab bersama, pentahelix, harus dikruyuk bareng-bareng, termasuk dari dewan (DPRD), baik itu dukungan anggaran, peraturan, dan lainnya. Kami juga melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana,” imbuhnya. (*)