DPRD Sleman Tekankan Pentingnya Sinergi Dalam Mitigasi Bencana di Sleman

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman, Y Gustan Ganda, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam mitigasi bencana di Sleman.

Ia mengatakan dalam potensi bencana yang terjadi di Sleman harus terpetakan dengan baik, termasuk daerah rawan bencana.

Tidak cukup itu, harus didukung dengan mitigasi bencana yang baik pula, sehingga dapat meminimalkan risiko dan korban jiwa.

Menurut dia, dalam melakukan mitigasi tidak bisa dari pemerintah saja, tetapi harus ada dukungan dari masyarakat.

“Mitigasi sudah kita lakukan, tetapi juga dibutuhkan kesadaran masyarakat. Bencana ini kan berubah setiap tahun, dan potensinya juga akan berubah. Masyarakat juga perlu menyadari potensi-potensi itu (bencana),” katanya dalam Dialog Pembangunan. 

“Edukasi harus diperluas, supaya masyarakat siap. Ketika masyarakat sadar bahwa hidup berdampingan dengan bencana, akhirnya mereka siap. Kalau mitigasi kita siap, potensi bencana terpetakan, maka ketika bencana itu datang, kita benar-benar sudah siap. Inilah pentingnya sinergi pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta,” sambungnya.

Ia menerangkan Sleman memiliki sejarah yang hebat. Sebab Sleman sudah memiliki badan penanggulangan bencana daerah, sebelum badan nasional penanggulangan bencana dibentuk.

Artinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman sudah memiliki kesadaran akan potensi bencana.

Ganda menilai Pemkab Sleman, dalam hal ini BPBD Sleman sudah melakukan mitigasi bencana.

Namun diperlukan ketegasan dari Pemkab Sleman dalam menjalankan peraturan.

Baca juga: INI Harta Kekayaan Harda Kiswaya Bupati Terpilih di Pilkada Sleman 2024, Harta Rp 6,1 M Tanpa Hutang

Ia menerangkan Bupati Sleman sebelumnya memiliki kebijakan agar jalan padukuhan itu di-conblock.

Tujuannya, bila terjadi hujan, air bisa meresap. Sleman juga memiliki embung yang luar biasa.

Pada musim hujan seperti ini, embung menjadi penangkap air, yang bisa dikelola untuk musim kemarau.

Sayangnya, kebanyakan embung di Sleman masih dikelola pemerintah pusat.

Sehingga Pemkab Sleman harus segera menyelesaikan masalah pengelolaan ini. Dengan demikian, embung bisa difungsikan secara optimal.

“Pemerintah harus tegas, misal ketika pihak swasta mendirikan bangunan gedung, kalau persyaratannya belum terpenuhi, SLF (Sertifikat Laik Fungsi) juga belum turun. Ini juga untuk memitigasi bencana. Pemerintah harus tegas dan berani, saya yakin bisa (mitigasi bencana),” terangnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Makman mengatakan dalam menghadapi bencana, yang dilakukan adalah mengenali ancamannya dahulu. Setelah itu baru mencari cara untuk mengurangi risikonya.

Pihaknya sudah membuat Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), yang memuat potensi risiko dan mitigasi yang diperlukan dalam menghadapi bencana. 

“Jadi kami sudah punya RPB, diupdate setiap tahun. Sehingga ketika nanti terjadi bencana, kita sudah siap. Nah ini memerlukan dukungan, kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, swasta, media, semua pihak,” ujarnya.

“Karena mengatasi bencana itu tanggung jawab bersama, pentahelix, harus dikruyuk bareng-bareng, termasuk dari dewan (DPRD), baik itu dukungan anggaran, peraturan, dan lainnya. Kami juga melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana,” imbuhnya. (*)