Bawaslu DIY Sebut Partisipasi Masyarakat untuk Pilkada 2024 di DIY Menurun, Ini Penyebabnya

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di DIY mengalami penurunan.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab, salah satunya jarak tempuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jauh membuat masyarakat enggan datang untuk menggunakan hak suaranya.

Data ini disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY seusai melakukan pengawasan proses pungut hitung suara Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib, mengatakan dalam konteks politik Pilkada mesin penggerak politiknya terbatas.

Sementara saat pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) dilaksanakan, mesin penggerak politiknya massif dan banyak.

Sehingga partisipasi masyarakat saat Pileg maupun Pilpres lebih tinggi, terlebih lagi masyarakat perantauan bisa menggunakan hak suaranya dengan fasilitas pindah tempat mencoblos.

"Pilkada terbatas, yang mengerakan masyarakat terbatas. Saya menduga mereka yang tidak datang ke TPS tidak menemukan sosok yang dianggap ideal, tentu ini butuh riset," kata Najib.

Karenanya tidak apple to apple jika Pilkada dibandingkan dengan Pileg ataupun Pilpres.

"Tidak bisa menyamakan pileg dan pilpres dengan pilkada, kecendrrungannya lebih tinggi. Kami data agregat finalnya belum. Tentu ini jadi masukan ke depannya," ungkap Najib.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY, Umi Illiyina, menambahkan tingkat partisipasi masyarakat menurun karena adanya pengurangan drastis jumlah TPS.

"Pengurangan dari hitungan sekitar 50,0 sekian persen dibanding pemilu lalu," ungkapnya.

Akibatnya secara geografi untuk sebagian masyarakat terasa jauh saat akan menuju ke TPS.

Dengan jarak geograrif jauh ini mengundang tingkat partisipasi masyarakat rendah, karena mobilisasi jauh. 

"Terutama Gunungkidul, lalu Sleman Barat letak gerografinya cukup jauh. Itu tingkat partisipasi masyarakat turun," tuturnya.

Dia menjelaskan TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang banyak akibat pengurangan jumlah TPS ini menurutnya tidak menjamin tingkat partisipasi masyarakat meningkat.

"TPS jumlah gemuk gak menjamin tingkat masyarakat naik. Karena jumlah TPS di atas 50 sekian itu (DPT) berkurang," ungkapnya. ( Tribunjogja.com )