Eko Suwanto Ajak Gen Z Aktif Gunakan Hak Pilih Serta Awasi Proses Pilkada 2024

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengajak generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024. Menurut dia, demokrasi akan indah jika partisipasi dijaga.

Artinya setiap warga negara dalam menentukan hak pilihnya dijamin dari ancaman intimidasi, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman politik uang, dan lainnya.

Generasi Z merupakan generasi yang akan mengisi pos pemimpin di masa yang akan datang.

Sehingga partisipasi gen Z dalam Pilkada 2024 ini sangat diperlukan.

"Mencoblos itu kan hak, datang ke TPS bagus, tidak datang juga tidak ada hukuman. Tetapi saya sarankan untuk digunakan dalam memilih pemimpin lima tahun ke depan. Saat ini sudah masuk masa tenang, sehingga kami mengajak gen z, generasi muda untuk ikut mengawasi proses Pilkada ini," katanya dalam Ngobrol Parlemen, Minggu (24/11/2024).

"Masih ada tahapan pemungutan suara, perhitungan suara sampai rekapitulasi. Peran anak muda sangat penting untuk ikut mengawasi bahkan hingga penetapan. Sehingga mewujudkan Pilkada yang beretika, bermoral, sehat, dan berintegritas," sambungnya.

Eko melanjutkan Gen Z memiliki daya kritis yang baik. Hal itu terlihat dalam proses awal Pilkada, dimana ada gerakan dari generasi muda untuk meolak putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada.

Kepedulian gen Z yang didominasi mahasiwa dan pelajar tersebut membuktikan generasi muda adalah agen perubahan sekaligus penjaga konstitusi.

Baca juga: Tiga Hari Masa Tenang Pilkada 2024, Pemkot Yogyakarta dan Tim Gabungan Bakal Tertibkan Ribuan APK

Sehingga di sisa tahapan Pilkada 2024 ini, ia percaya generasi muda mampu mewujudkan demokrasi yang baik, dengan melawan penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, hingga intimidasi proses demokrasi.

"Harapannya generasi muda sebagai penjaga rakyat, penjaga konstitusi aktif melakukan pengawasan dan pemantauan, dan menggunakan hak pilihnya. Kaum muda punya peran penting dalam membangun demokrasi bangsa. Misal ada praktik intimidasi, abbuse of power, money politic, laporkan ke Bawaslu. Kalau tidak, ya viralkan saja. Ini bagian dari upaya menjaga demokrasi," lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mendorong KPU untuk meningkatkan sosialisasi. Ia menilai sosialisasi yang dilakukan oleh KPU masih perlu ditingkatkan.

Selain yang bersifat fisik, sosialisasi juga perlu dilakukan dengan media sosial.

"Kalau kita lihat konten sosialisasi itu masih kurang, lebih banyak konten dari paslon dan pendukung paslon. Di sisa waktu ini masih memungkinkan untuk sosialisasi," sambungnya.

Ia menambahkan proses Pilkada akan berjalan baik apabila penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, dan stakeholder terkait taat pada aturan serta menjaga etika dan moral.

"Yang diperlukan saat ini adalah keteladanan, diskusi, dialog juga penting. Tetapi perlu ada keteladanan, pemberian contoh berdemokrasi yang benar," imbuhnya. (*)