Depo Sampah di Yogya Disorot, WALHI: Perlu Solusi Bersama, Bukan Saling Lempar Tanggung Jawab

TRIBUNJOGJA.COM - Masalah pengelolaan sampah di Kota Yogya kembali menjadi sorotan setelah kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke depo sampah Mandala Krida di Kota Yogyakarta.

Dalam kunjungan tersebut, kritik muncul terkait dampak pencemaran lingkungan. 

WALHI Yogyakarta melalui Kepala Divisi Kampanye, Elki Setiyo Hadi, menegaskan bahwa isu ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Menurut WALHI, permasalahan sampah adalah persoalan sistemik yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan wilayah. 

"Pemerintah Daerah DIY harus mengambil peran aktif. Tanpa keterlibatan Pemda DIY, persoalan sampah di Yogyakarta akan terus berlarut-larut," tegas Elki.

Salah satu fokus perhatian adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, yang menurut WALHI menjadi simbol kegagalan pengelolaan sampah regional. 

Kebocoran limbah cair (lindi) di TPST Piyungan terus mencemari lingkungan sekitar, termasuk tanah dan sungai, sehingga mengancam kesehatan masyarakat.

WALHI menilai bahwa tanggung jawab pengelolaan TPST seharusnya menjadi perhatian Pemda DIY.

"Kami meminta Menteri Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi peran Pemda DIY dalam pengelolaan TPST Piyungan dan dampaknya. Bukan hanya depo sampah di wilayah kota yang perlu perhatian, tetapi juga TPST regional ini," lanjut Elki.

Di sisi lain, WALHI juga mencatat adanya dampak serius dari tumpukan sampah di depo-depo kota yang akhirnya memunculkan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di wilayah sekitar Bantul, termasuk di kawasan Sedayu.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Datangkan Dua Mesin Pembakar Sampah, Bisa Dioperasikan dalam Waktu Dekat

Sampah yang menumpuk bahkan mencemari sungai dan memicu keresahan warga. WALHI menilai hal ini sebagai kegagalan Pemprov DIY dalam mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sampah lintas kabupaten.

WALHI Yogyakarta menyoroti pentingnya koordinasi yang solid antara Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY untuk mencari solusi yang berkelanjutan.

Mereka mengusulkan empat langkah utama, yakni mendesak Menteri Lingkungan Hidup untuk menyoroti peran Pemprov DIY dan mengarahkan strategi pengelolaan sampah regional.

Selanjutnya, Pemda DIY perlu segera membangun fasilitas pengelolaan sampah berkelanjutan.

"Dibutuhkan peraturan tingkat provinsi untuk menyelaraskan pengelolaan sampah antar daerah. Berikutnya, semua depo dan fasilitas pengelolaan sampah harus beroperasi sesuai standar lingkungan," ujarnya.

"Kolaborasi adalah kunci. Persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan dengan sinergi, bukan saling lempar tanggung jawab," tutup Elki.

WALHI Yogyakarta juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dari dampak buruk pengelolaan sampah yang tidak memadai. (*)