Survei Harus Jujur, Diumumkan Secara Terbuka, Transparan Metode dan Sumber Dananya

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menjelang pemungutan suara Pilkada 2024 yang digelar serentak, berseliweran hasil survei yang dirilis.

Terhadap fenomena ini, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto meminta kepada penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu untuk menyelidiki integritas dari survei-survei yang ada.

“Survei itu harus jujur, diumumkan secara terbuka oleh lembaga survei, kemudian transparan soal metode, responden dan juga asal sumber dananya,” ungkap Eko Suwanto, Selasa (5/11/2024). 

Alumni Lemhannas yang berpengalaman di bidang survei ini juga menekankan betapa pentingnya sikap jujur dan patuh pada etik moral kontestan Pilkada. Sebab ini akan menjadi pondasi yang baik guna meraih kepercayaan rakyat, menang di Pilkada. 

"Pilkada ini kerja politik, saatnya berlomba merebut hati dan pikiran dengan menawarkan ide, gagasan, program kegiatan untuk merebut kepercayaan rakyat," kata Eko Suwanto. 

Saat berdiog dengan wartawan di Yogyakarta, Eko Suwanto memberikan catatan berkaitan dengan adanya berita rilis survei oleh IPDA yang disebutnya ada kontroversi, berbau propaganda dan bahkan dipertanyakan validitas dan basis ilmiah metodologi pelaksanaan survei.  

Sebagaimana dimuat di berbagai media, IPDA merilis hasil survei Pilkada Kota Yogyakarta yang datanya diambil tanggal 21 sampai dengan 25 Oktober 2024 dengan klaim jumlah responden 1.200.

"Ini merupakan penggiringan opini oleh paslon tertentu dengan mempertontonkan hasil survei oleh lembaga yang bukan anggota Persepi (Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia), menjadi pertanyaan publik. Tidak ada data yang secara terbuka disampaikan ke publik, selain angka-angka, Masyarakat Jogja berharap lembaga ini secara jujur membuka metode, responden dan mengungkap jujur siapa yang mendanai survei ini" kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY. 

Tentang survei yang disampaikan dalam rilis berita sebelumnya, Eko Suwanto menyatakan ada beberapa pertanyaan yang menggelitik, setelah mempelajari berita, setelah menggali informasi dari beberapa pihak

Sejumlah kejanggalan dan pertanyaan di antaranya disebutkan jumlah responden 1.200.  Di dalam publikasi survei juga tak dilakukan secara terbuka dalam forum ilmiah. 

Eko Suwanto menegaskan, masyarakat Yogyakarta sudah cerdas dalam menentukan pilihan dan memilah informasi. 

Berkaitan survei Pilkada, harus jujur, lembaga harus jelaskan ke publik dibiayai atau mandiri, karena hasilnya dipublikasikan, termasuk menjelaskan metodenya seperti apa. 

"Ilmiah atau tidak. Kita juga mencari tahu jumlah responden 1.200 di mana saja, bagaimana verifikasi data dan seterusnya. Silakan dibuka," kata Eko Suwanto. (*)