Ormas Perempuan Didorong Aktif Awasi Pilkada 2024

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) perempuan, seperti Aisyiah, Muslimat, dan PKK, Kamis (3/10/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan pilkada tahun 2024 serta melibatkan masyarakat secara aktif, khususnya perempuan yang merupakan pemilih terbesar.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan bahwa partisipasi aktif ormas perempuan sangat penting dalam menjaga integritas Pilkada.

"Pemilih perempuan di Bantul mencapai 380.535 jiwa, jumlah yang sangat signifikan. Jejaring ormas perempuan yang luas di masyarakat diharapkan dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada," ujar Didik.

Didik juga menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah pengawas Pilkada di tingkat kecamatan membuat kerja sama dengan ormas perempuan menjadi sangat krusial.

"Dengan melibatkan ormas perempuan, kami berharap dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan edukasi tentang pengawasan Pilkada," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, aktivis antipolitik uang, Wasingatu Zakiyah menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi dalam politik.

Menurutnya, perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender di arena politik merupakan tanggung jawab bersama.

"Kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, hingga media, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi perempuan. Dengan demikian, perempuan dapat berkontribusi secara lebih aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional," ujar Zakiyah.

Baca juga: Bawaslu Bantul Ingatkan Tim Pemenangan Kampanye Taati Jadwal Kampanye

Sementara itu, Anggota Bawaslu DIY, Umi Ilyana berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga demokrasi.

Dengan adanya pengawasan partisipatif yang kuat, diharapkan Pilkada tahun 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis.

"Bawaslu tanpa masyarakat tentunya akan bekerja sangat keras karena jumlah SDM terbatas lingkup permasalahan sangat kompleks diharapkan nanti teman-teman yang tergabung dalam ormas ini baik yang NU maupun Muhammadiyah teman-teman ini bisa turut mengedukasi masyarakat turut melakukan pengawasan di setiap tahapan Pilkada yang gesekannya ini sangat dekat dengan kami," kata Umi.

"Kalau pengawasan partisipatif ini kan sifatnya sebenarnya kita memberikan edukasi bahwa masyarakat itu bisa ikut melakukan pengawasan baik melakukan pengukuran ketika ada potensi pelanggaran atau dugaan tidak netralitas dari ASN atau ada potensi money politik nah ini mereka bisa ikut berpartisipasi ikut melaporkan sebagai bagian dari masyarakat," lanjutnya.

Lebih lanjut Umi mengimbau masyarakat untuk proaktif dalam mengawal jalannya Pilkada. Jika menemukan dugaan pelanggaran selama proses Pilkada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi Bawaslu terdekat.

Bawaslu hadir di berbagai tingkatan, mulai dari kecamatan, kelurahan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional. Masyarakat dapat memanfaatkan hotline Bawaslu untuk melaporkan informasi terkait potensi pelanggaran.