Publik Tuntut Solusi Persoalan Sampah, Justru Tak Jadi Isu Kampanye Utama Pilkada di DIY

TRIBUNJOGJA.COM - Desentralisasi pengelolaan sampah yang diterapkan di Yogyakarta telah menimbulkan sejumlah permasalahan kompleks di tingkat kabupaten/kota. 

Dalam konteks Pilkada, para kandidat tampak enggan menjadikan masalah sampah sebagai isu kampanye utama. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka menyadari betapa rumitnya persoalan sampah dan belum memiliki solusi yang komprehensif.

Pakar politik UGM, Abdul Gaffar Karim menyatakan, bahkan pada kandidat bupati/ wakil bupati maupun wali kota/ wakil walikota di DIY tak ada satu pun yang berani menyampaikan janji politik mengatasi masalah sampah. 

"Janji politik sekarang cenderung dicatat sangat baik oleh masyarakat, dan mereka saya yakin menghindari menyenggol isu-isu yang berat. Dan kita tahu masalah sampah di DIY ini tidak mudah, dan kabupaten/kota sedang menerima banyak beban karena selama ini kabupaten/kota tidak punya pengalaman mengelola sampah karena cenderung dikelola propinsi," ungkap Gaffar, Sabtu (28/9/2024).

Lebih lanjut Dosen Fisipol UGM ini berpendapat janji politik menangani persoalan sampah malah justru dapat menjadi bumerang bagi banyak kandidat. 

Terutama bagi petahana yang dalam masa kepemimpinannya mengalami banyak masalah dalam mengatasi sampah . 

Misal di Sleman yang hingga kini tidak memiliki kebijakan yang jelas dalam pengelolaan sampah. 

"Edaran Pemkab Sleman selama ini selalu silahkan warga aturan warga atur sendiri (sampah), silahkan pilah, nanti dinas sampah hanya akan mengangkut sampah yang bisa didaur ulang. (Sampah) yang tidak bisa didaur ulang katanya diurus sendiri di rumah tangga. Ini (Pemkab) tidak mau rugi, sampah yang didaur ulang kan bisa jadi uang. Harusnya justru yang didaur ulang bisa dikelola oleh warga untuk menjadi penghasilkan di bank sampah," tandasnya. 

Situasi yang sama juga berlaku di kabupaten/ kota, Bantul dan Kota Yogya.

Khusus Bantul dan Sleman, kedua petahana baik bupati dan wakil bupati berpisah dan saling bertarung di pilkada mendatang. 

Jelas saja, petahana yang maju di pilkada bakal dilematis apabila saling serang dalam isu sampah karena selama ini keduanya berada di dalam sistem pemerintahan. 

"Bila mereka mengkritisi masalah sampah, berarti mereka mengkritisi diri sendiri," pungkasnya. ( Tribunjogja.com  )