Hari Pertama Kampanye Pilkada 2024, Bawaslu DIY Intensifkan Pengawasan di Kabupaten/Kota

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memang tidak menggelar Pemilihan Gubernur (Pilgub), namun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY tetap aktif menjalankan tugasnya.

Anggota Bawaslu DIY, Umi Ilyana, mengungkapkan bahwa pihaknya secara intensif melakukan supervisi dan monitoring ke seluruh kabupaten/kota di DIY terlebih saat ini telah memasuki masa kampanye Pilkada 2024 dimulai pada 25 September sampai 23 November 2024.

"Meskipun tidak ada Pilgub, kami dari Bawaslu DIY melakukan supervisi dan monitoring. Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan semua tahapan Pilkada 2024 berjalan sesuai aturan dan tidak ada pelanggaran," tegas Umi.

Pada hari pertama masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung relatif tenang di DIY.

Belum terlihat kegiatan kampanye yang melibatkan massa dalam jumlah besar.

Hal ini sejalan dengan aturan yang membatasi setiap pasangan calon (paslon) hanya boleh menggelar satu kali rapat umum terbuka.

“Suasana hari pertama kampanye masih terbilang landai. Hal ini wajar mengingat setiap paslon memiliki satu kesempatan untuk menggelar rapat umum terbuka," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu DIY Sosialisasikan Perbawaslu Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Perselisihan di MK

Lebih lanjut Umi mengatakan, Bawaslu DIY juga telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan selama masa kampanye.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemetaan wilayah bersama KPU di tingkat kabupaten/kota.

"Kami telah melakukan sinergi yang baik dengan KPU dalam memetakan potensi kerawanan dan merumuskan strategi mitigasi," kata Umi.

"Pembagian wilayah kampanye akan dilakukan secara lebih detail oleh masing-masing KPU kabupaten/kota," lanjutnya.

"Pilkada serentak ini memang pertama kali digelar, sehingga kami masih terus melakukan pembahasan dan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota untuk memastikan semua berjalan lancar. Kami berharap dengan persiapan yang matang, Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, damai, dan demokratis," tambahnya.

Di sisi lain, lanjut Umi, proses perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di DIY terus berjalan.

Target total yang harus dicapai adalah sekitar 5000 orang, sesuai dengan jumlah TPS yang ada.

"Kami melakukan verifikasi berkas dan wawancara secara ketat untuk memastikan kualitas para pengawas. Para PTPS nantinya akan menjadi garda terdepan dalam mengawasi jalannya pemungutan suara di tingkat TPS," kata Umi.

Sekadar informasi, jumlah TPS di DIY pada Pilkada 2024 diperkirakan akan berkurang signifikan dibanding saat Pemilu 2024. Apabila saat Pemilu 2024 lalu ada 11 ribuan TPS, pada Pilkada 2024 TPS hanya berjumlah 5000-an.

Sebelumnya ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi mengatakan alasan berkurangnya jumlah TPS di DIY lantaran jumlah pemilih yang bertambah di tiap TPS. Pada Pemilu 2024, jumlah pemilih di tiap TPS maksimal 300 orang. Sementara saat pilkada jumlah pemilih di tiap TPS mencapai 500 orang.

Berikutnya, berkurangnya jumlah TPS karena KPU DIY tidak memfasilitasi pemilih luar dalam pilkada. (*)