Bawaslu Jateng Sebut Money Politic Hingga Netralitas ASN Jadi Potensi Kerawanan Terbesar di Pilkada

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Politik uang atau money politic, politisasi SARA, netralitas aparatur sipil negara (ASN), aparat desa hingga TNI-Polri, menjadi potensi kerawanan terbesar yang bisa menganggu proses Pilkada damai, demokratis, jujur, juga adil di Provinsi Jawa Tengah. 

Hal itu disampaikan langsung oleh anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, Sosiawan, usai gelaran apel siaga pengawasan Pilkada 2024 di Taman Wisata Candi Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Selasa (24/9/2024). 

"Jadi sesuai dengan pemetaan kerawanan yang ada di Jawa Tengah, kami melakukan beberapa kegiatan terkait kira-kira isu apa yang diprediksi memiliki potensi kerawanan. Pertama, yang selalu laten tidak hanya terjadi di Jawa Tengah tapi diprediksi juga di seluruh Indonesia adalah money politik. Kedua, isu yang tak kalah serius yakni politisasi sara, hoaks, ujaran kebencian terutama di media sosial, harus diwaspadai karena memiliki indeks kerawanan tinggi. Kemudian juga menyangkut netralitas aparat dan ASN," ungkap Sosiawan kepada Tribunjogja.com. 

Sosiawan menyebut setidaknya ada lima daerah di Jawa Tengah yang memiliki indeks kerawanan tinggi.

Di antaranya Kabupaten Banyumas, Kota Salatiga, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Purworejo. 

Penilaian indeks kerawanan itu diambil berdasarkan rekam jejak pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di daerah tersebut yang tercatat sering terjadi konflik.

Hal itulah yang menjadi acuan Bawaslu Jawa Tengah untuk memetakan indikasi serta parameter potensi kerawanan yang mungkin terjadi di wilayahnya. 

"Kalau menyangkut upaya-upaya pencegahan pelanggaran, kami dari awal sudah menekankan pengawas untuk berkoordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemantau kepentingan setempat. Baik dengan unsur kepolisian, TNI, termasuk gencar koordinasi dengan pengawasan terhadap netralitas ASN," ucapnya. 

Baca juga: Bawaslu Jawa Tengah Gelar Apel Siaga Pengawasan Pilkada 2024 di Taman Wisata Candi Prambanan Klaten

Dikatakan, Bawaslu Jateng juga memiliki strategi pengawasan yang mengedepankan pencegahan potensi pelanggaran dengan melakukan sosialisasi dan memberikan saran atau imbauan kepada instansi terkait. 

Selain itu, pihaknya juga melakukan pengawasan partisipatif dengan merangkul mahasiswa, membentuk patroli cyber dan mengajak masyarakat ikut mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.

Apabila masyarakat menemukan adanya pelanggaran, maka bisa segera melaporkan kepada Bawaslu setempat. 

"Kini Bawaslu juga sudah membentuk Pokja pengawasan isu negatif yang meliputi unsur kepolisian, BIN daerah, melibatkan Dinas Kominfo dari KPID. Pokja itu yang annti akan melakukan penilaian dan kajian terkiat aspek dilanggar dari isu-isu tersebut. Dalam penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) kami mengaet kejaksaan dan kepolisian," ujarnya. 

Menurut dia, pelanggaran terhadap pasal Undang-Undang Pemilu atau Pilkada akan menjadi kewenangan Bawaslu untuk melakukan penindakan.

Proses penanganan pelanggaran pidana pemilu itu akan dibawa ke Gakkumdu untuk dikaji bersama terkait unsur pelanggarannya.