Hindari Tumpukan Sampah dari Luar Daerah, Warga Jogja Diwajibkan Tunjukkan KTP saat Buang Sampah

Selain itu, ia pun berharap jam pembuangan sampah diperpanjang. 

Terpisah Kepala DLHK DIY, Kusno Wibowo, mengklaim proses desentralisasi pengelolaan sampah dari tingkat provinsi ke kabupaten/kota terus berjalan sesuai rencana. 

Pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota telah menunjukkan komitmen dalam mengelola sampah di wilayah masing-masing. 

Ia menyampaikan, kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) Nitikan telah ditingkatkan dari 40 ton menjadi 60 ton per hari. 

Hal ini menunjukkan adanya evaluasi dan peningkatan kinerja baik dari segi peralatan maupun sumber daya manusia. 

Sampai saat ini juga belum ada rencana penambahan kuota pembuangan sampah dari kabupaten/kota ke tempat pembuangan akhir. 

Namun secara keseluruhan, Kusno Wibowo menyatakan bahwa proses pengelolaan sampah di DIY terus mengalami perbaikan. 

Meskipun masih ada beberapa tantangan, seperti penumpukan sampah sementara dan peningkatan volume sampah selama libur panjang, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi terbaik. 

Desentralisasi pengelolaan sampah diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan sampah di DIY. 

"Soal tumpukan sampah itu kan soal evakuasi saja. Setelah sampah menumpuk, juga dievakuasi. Memang harus bergiliran, sambil menyiapkan benar-benar desentralisasi di kabupaten/ kota siap," ujar Kusno. 

"Karena proses pengangkutan itu membuat sampah terkumpul di beberapa titik. Misal pagi (sampah) terkumpul, padahal sebenarnya sore sudah langsung diangkut. Pagi (depo) bersih, tapi sore sampah menumpuk lagi," lanjutnya. 

"Yang disorot warga atau netizen pas (sampah) numpuk saja, tapi pas pengangkutan bersih tidak disorot. Tapi prinsipnya aman lah untuk masalah sampah. Kami bersama teman-teman di kabupaten dan kota sambil menunggu kesiapan desentralisasi, kami selalu ada koordinasi," pungkasnya. (*)