Bawaslu Bantul Imbau TNI dan Polri untuk Bersikap Netral dalam Pilkada 2024

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bawaslu Bantul telah melakukan rapat koordinasi pengawasan bersama jajaran TNI dan Polri se-Kabupaten Bantul , guna mewujudkan pesta Pilkada yang aman dan damai.

Ketua Bawaslu Bantul , Didik Joko Nugroho, menyampaikan, di dalam koordinasi itu dalam terdapat pula pemetaan kerawanan berbasis wilayah di masing-masing kecamatan selama tahapan Pemilihan 2024. 

"Kami juga menegaskan perlunya ada koordinasi intensif antara para Kapolsek dan Danramil dengan jajaran pengawas kecamatan dan pengawas desa selama pelaksanaan Pilkada," ucap Didik, Minggu (8/9/2024).

Lanjutnya, koordinasi itu diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2024. 

Didik juga mengingatkan, bahwa TNI dan Polri dalam gelaran Pilkada Bantul untuk dapat menjaga sikap netralitas atau tidak memihak terhadap salah satu pasangan calon Pilkada. 

"Kami berharap, jajaran TNI dan Polri selalu memegang teguh prinisip netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul ," pintanya.

Sementara itu, Kapolres Bantul , AKBP Michael R. Risakotta, menyatakan bahwa jajaran Polres Bantul siap bersikap netral dalam Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2024.

"Untuk masalah netralitas, kita netral sepenuhnya, sebagaimana pada saat Pemilu-Pemilu sebelumnya," kata Michael.

Selain itu, pihaknya telah menyiapkan skenario pengamanan TPS dengan empat kategori yaitu TPS kurang rawan, rawan, sangat rawan dan TPS khusus.

Nantinya, kategori TPS ini menjadi penentu penempatan personal kepolisian yang ditugaskan pada saat pemungutan suara. 

Bahkan, secara total, Polres Bantul sendiri akan mengerahkan personel kepolisian sebanyak 1.544 orang untuk mengamankan Pilkada 2024, terdiri dari personel Polres Bantul sebanyak 672 orang dan personel dari Polsek sebanyak 872 orang. 

"Adapun dalam proses melakukan tindakan nantinya kepolisian akan menjalankan kegiatan Preemtif, kegiatan Preventif dan upaya terakhir dengan Gakkum," ujarnya.
 
Demikian pula dengan Komandan Kodim 0729 Bantul, Letkol (Inf) Muhidin, menegaskan, jajarannya siap menjaga netralitas. Sebab, netralitas TNI sebagai bagian dari dukungan kesuksesan Pilkada Bantul 2024 . 

"Kami telah menginstruksikan hal-hal yang perlu diimplementasikan dalam penegakan netralitas TNI di antaranya personal TNI tidak akan memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu calon, TNI akan membantu pengamanan pilkada sesuai tugas fungsi kepada Polri," jelasnya.

Lalu, khusus kepada anak dan istri yang mempunyai hak pilih, maka instansi/ satuan tidak akan memberikan arahan dalam pelaksanaan hak pilih tersebut. 

Dandim juga menegaskan bahwa prajurit TNI tidak boleh memobilisasi organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. 

"Prajurit TNI juga tidak diperbolehkan membuat pernyataan dan/atau tindakan yang dapat mempengaruhi Keputusan penyelenggara pemilihan baik itu Bawaslu maupun KPU," pungkasnya.( Tribunjogja.com )