Jelang Pilkada 2024, Menko Polhukam Minta Tak Ada Mutasi Kajati, Kapolda, Danrem dan Dandim

TRIBUNJOGJA.COM - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku telah bertemu Panglima TNI, Kapolri serta Jaksa Agung, mewanti-wanti agar tak ada mutasi jabatan Kajati, Kapolda, Danrem, Kapolres, dan Dandim menjelang Pilkada serentak, November 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Jawa di Royal Ambarrukmo, Kabupaten Sleman, Rabu (21/8).

"Saya kemarin ketemu Bapak Panglima, Bapak Kapolri, saya sampaikan pesan bahwa TNI Polri saat pilkada serentak semua dibagi habis kekuatannya. Kemudian anggaran di daerah juga sudah diserahkan untuk aspek pengamanan TNI dan Polri," kata Hadi.

"Untuk itu mungkin perlu satu kebijakan bahwa Danrem, Dandim, Pangdam, Kapolda, Kapolres, tidak dipindah dulu sampai dengan tanggal 27 November. Sampai pelaksanaan Pilkada Serentak. Panglima TNI menyampaikan akan melakukan kebijakan itu," kata Hadi.

Hadi meminta agar tak ada mutasi Kajati sebab Gakkumdu di wilayah diperlukan juga antara Bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan, sehingga mudah untuk memetakan permasalahan.

Lebih lanjut diungkapkannya, dengan lebih dari 50 persen total Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkonsentrasi di Pulau Jawa, pulau ini tak terbantahkan menjadi panggung utama dalam setiap gelaran Pemilu di Indonesia.

Dominasi Jawa dalam peta politik nasional ini membawa sejumlah konsekuensi dan dinamika.

Sebab itu, Hadi memerintahkan jajarannya untuk memperkuat koordinasi antara lembaga untuk pengamanan pemilu.

Hadi meminta Polri dan TNI untuk menjaga jalannya proses pemilu dari mulai penetapan pasangan, kampanye hingga hari pencoblosan.

Dia juga meminta dua lembaga itu untuk menjaga proses distribusi logistik pemilu ke beberapa daerah.

Selain itu, Hadi juga meminta TNI, Polri dan Kejaksaan Agung untuk memetakan wilayah yang berpotensi menuai konflik selama pemilu.

Dengan data intelijen yang dimiliki tiga lembaga tersebut, Hadi yakin konflik di wilayah akan mudah dihindari.

Hadi pun turut memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi proses politik partai dan calon kepala daerah dari mulai pendaftaran, kampanye hingga pemilihan umum.

Berbekal koordinasi antar lembaga seperti ini, Hadi yakin pilkada di wilayah Jawa akan berjalan dengan aman dan kondusif. ( Tribunjogja.com )