Dua Pilihan Bagi PDIP di Pilkada DKI Jakarta Setelah 12 Partai Dukung RK-Suswono

Menurut Umam, yang bisa dilakukan PDI-P saat ini adalah menerima hasil Pilkada 2024 dan menjalankan fungsi pengawas serta penyeimbang dalam kekuasaan kepala daerah baru selama 5 tahun mendatang.

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI-P, Adian Napitupulu memastikan partainya tidak akan bergabung dengan KIM Plus.

Adian mengatakan, deklarasi seluruh partai politik di luar PDI-P yang mendukung Ridwan Kamil-Suswono membuktikan bahwa hanya PDI-P yang tak bisa dijual atau "not for sale”.

"PDI Perjuangan is not for sale,” kata Adian, dilansir dari Kompas.com, Senin.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, dampak deklarasi 12 parpol kepada Ridwan Kamil-Suswono itu membuat PDI-P tidak bisa mengusung bakal calon gubernur atau wakil gubernur dalam Pilkada 2024.

Djarot mengakui, ada manuver pihak yang membuat semua parpol di luar PDI-P berkumpul dan mendukung Ridwan Kamil-Suswono.

Dugaan tersebut muncul sebagai upaya terakhir untuk membuat PDI-P tak bisa mengajukan calon lainnya di Jakarta.

Sebab, jumlah kursi PDI-P di DPRD Jakarta tak memenuhi jumlah syarat pengajuan calon.

 “Deklarasi itu kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi maka PDI-P secara otomatis tidak bisa mencalonkan,” kata Djarot.  

Partai berlogo kepala banteng itu juga tidak bisa berkoalisi untuk mencukupi syarat jumlah 22 kursi, karena kursi parpol lainnya sudah untuk Ridwan Kamil.

Djarot menjelaskan, pihaknya akan melihat kemungkinan ada pihak yang memborong kursi parpol-parpol dimaksud sehingga membawa Ridwan Kamil melawan kotak kosong.

Atau, skenario lainnya, Ridwan Kamil akan diarahkan melawan 'calon boneka' yang sudah disiapkan dari jalur independen.

Jika hal itu terjadi, PDI-P akan melawan upaya membangun situasi Jakarta yang tidak sehat.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa Jakarta adalah percontohan perpolitikan nasional. (*)