Dua Pilihan Bagi PDIP di Pilkada DKI Jakarta Setelah 12 Partai Dukung RK-Suswono

TRIBUNJOGJA.COM - PDI-Perjuangan tak bisa mengusung calon di Pilkada DKI Jakarta 2024 setelah 12 partai yang duduk di parlemen memilih untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Dengan 15 kursi yang dimiliki di DPRD DKI Jakarta, PDIP belum cukup untuk mengusung calon sendiri.

Dibutuhkan 22 kursi untuk bisa mengusung calon di Pilkada DKI Jakarta.

Namun dengan bergabungnya 12 parpol untuk mendukung Ridwan Kamil-Suswono, maka secara otomatis PDIP hanya akan menjadi penonton saja di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Dikutip dari Kompas.com, Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, nasib PDI-P kini berada di ujung tanduk karena tidak bisa mengusung calon di Pilkada DKI Jakarta.

Sebab, 12 partai sudah mendeklarasikan untuk mendukung Ridwan-Suswono.

Dengan Suswono menjadi wakil Ridwan Kamil, hampir pasti PKS ikut gerbong KIM.

Sementara itu, Nasdem yang semula mengusung Anies Baswedan juga berlabuh ke KIM.

Begitu juga dengan PKB yang memberikan sinyal yang sama dengan ikut mengusung Ridwan Kamil-Suswono.

"PDIP hanya diberi dua pilihan," ungkap Umam saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Dua pilihan itu adalah ikut bergabung koalisi atau tetap di luar koalisi.

Menurut Umam, deklarasi 12 parpol mendukung Ridwan Kamil-Suswono menempatkan PDI-P dalam situasi dilema yang semakin problematik.

Baca juga: Muncul Duet Anies-Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta, Begini Penjelasan Sekjen PDIP

Apalagi, PDI-P sempat berharap bisa melakukan perlawanan terhadap dominasi KIM Plus dengan mengkampanyekan pemenangan Kotak Kosong.

Kendati demikian, Umam mengatakan, harapan itu sudah tak bisa lagi dilakukan karena kemungkinan besar pasangan Ridwan Kamil-Suswono akan dihadapkan dengan paslon independen, meski sejumlah kalangan mempertanyakan legitimasi pencalonannya.

"Jika kartu PDI-P akhirnya dipaksa hangus, maka untuk pertama kalinya PDI-P yang notabene menjadi juara dua di pertarungan legislatif, akan menjadi penonton saja," tandasnya.

Menurut Umam, yang bisa dilakukan PDI-P saat ini adalah menerima hasil Pilkada 2024 dan menjalankan fungsi pengawas serta penyeimbang dalam kekuasaan kepala daerah baru selama 5 tahun mendatang.

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI-P, Adian Napitupulu memastikan partainya tidak akan bergabung dengan KIM Plus.

Adian mengatakan, deklarasi seluruh partai politik di luar PDI-P yang mendukung Ridwan Kamil-Suswono membuktikan bahwa hanya PDI-P yang tak bisa dijual atau "not for sale”.

"PDI Perjuangan is not for sale,” kata Adian, dilansir dari Kompas.com, Senin.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, dampak deklarasi 12 parpol kepada Ridwan Kamil-Suswono itu membuat PDI-P tidak bisa mengusung bakal calon gubernur atau wakil gubernur dalam Pilkada 2024.

Djarot mengakui, ada manuver pihak yang membuat semua parpol di luar PDI-P berkumpul dan mendukung Ridwan Kamil-Suswono.

Dugaan tersebut muncul sebagai upaya terakhir untuk membuat PDI-P tak bisa mengajukan calon lainnya di Jakarta.

Sebab, jumlah kursi PDI-P di DPRD Jakarta tak memenuhi jumlah syarat pengajuan calon.

 “Deklarasi itu kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi maka PDI-P secara otomatis tidak bisa mencalonkan,” kata Djarot.  

Partai berlogo kepala banteng itu juga tidak bisa berkoalisi untuk mencukupi syarat jumlah 22 kursi, karena kursi parpol lainnya sudah untuk Ridwan Kamil.

Djarot menjelaskan, pihaknya akan melihat kemungkinan ada pihak yang memborong kursi parpol-parpol dimaksud sehingga membawa Ridwan Kamil melawan kotak kosong.

Atau, skenario lainnya, Ridwan Kamil akan diarahkan melawan 'calon boneka' yang sudah disiapkan dari jalur independen.

Jika hal itu terjadi, PDI-P akan melawan upaya membangun situasi Jakarta yang tidak sehat.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa Jakarta adalah percontohan perpolitikan nasional. (*)