Pemkot Yogyakarta Sebut Proses Pengolahan Sampah di TPS 3R Belum Optimal, Ini Alasannya

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Deretan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) di Kota Yogya belum berfungsi optimal hingga pertengahan 2024.

Kendala itu disebut menjadi ihwal masih banyaknya tumpukan sampah di depo atau tempat penampungan sementara, hingga pembuangan liar di jalanan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya, mengungkapkan volume pengelolaan sampah harian di TPS 3R sampai sejauh ini belum memenuhi kapasitas yang disiapkan

Misalnya, di TPS 3R Nitikan, dengan kapasitas pengolahan 70 ton per hari, unit tersebut baru bisa mengolah 60 ton.

Begitu juga dengan TPS 3R Kranon, baru tercapai 20 ton dari kapasitas 30 ton

Sementara, di TPS 3R Karangmiri, yang memiliki kapasitas hingga 30 ton, baru bisa mengolah sekitar 5 ton limbah per hari.

Setali tiga uang, TPS 3R Sitimulyo baru sanggup mengolah 10 ton saja, dari total kapasitas 30 ton.

Sehingga, karena upaya pengolahan belum dapat dioptimalkan, fenomena penumpukan sampah praktis masih terjadi di sudut-sudut Kota Yogya.

"Kalau senyatanya pengelolaan sampah masih membutuhkan waktu untuk bisa selesai metode dan volume, tentu efeknya upaya pembersihan belum optimal," tandasnya, Rabu (7/8/2024).

Meski demikian, Aman menyampaikan, kendala itu disebabkan oleh masih bercampurnya limbah organik dan anorganik yang masuk ke TPS 3R.

Baca juga: Kadar Air Terlalu Tinggi, RDF Hasil Pengolahan Sampah di Kota Yogyakarta Ditolak Industri

Padahal, seluruh unit TPS 3R yang dimiliki Pemkot Yogya, mengandalkan pengelolaan sampah dengan metode pengolahan menjadi Refuse Derived Fuel (RDF).

"Sampah organik itu yang paling susah dikelola, karena kadar airnya tinggi dan nilai kalorinya rendah. Sementara, mayoritas sampah adalah organik," terangnya.

Dijelaskan, dari total produksi sampah di Kota Yogya yang kini berada di angka 200 ton per hari, 60 persen atau sekitar 120 ton, merupakan limbah organik.

Oleh sebab itu, melaui gerakan Organikkan Jogja, pihaknya mendorong sampah organik, terutama yang basah, bisa diselesaikan di hulu.

"Hulunya (dilakukan) oleh masyarakat, kemudian strategi hilirnya jadi tanggung jawab pemerintah. Nah, ini sedang dalam upaya," ungkapnya.