Pemda DIY dan BPKP Jalin Kemitraan Tingkatkan Kompetensi Pejabat Kalurahan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berupaya meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat desa atau kalurahan.

Dalam upaya ini, Pemda DIY menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY untuk mengembangkan kompetensi para pejabat kalurahan.

Sekda DIY, Beny Suharsono, menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan visi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, yang menginginkan kalurahan di DIY menjadi mandiri dan berdaya saing.

"Kami ingin pejabat kalurahan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkan ilmunya dalam praktik sehari-hari," ujar Beny.

"Berdasarkan pengalaman di lapangan itu lah yang akan ditarik contoh konkret sebagai role model, sehingga ketika masyarakat menjual produk itu masyarakat merasa untung," tambahnya.

Beny menjelaskan, salah satu indikator kesuksesan kelurahan tidak hanya diukur pada tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahannya, melainkan juga bagaimana mereka bisa memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah itu.

BPKP DIY akan berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pejabat kalurahan, terutama dalam hal tata kelola keuangan dan pengembangan usaha masyarakat.

Baca juga: Soal Rangkap Jabatan Eselon II Pemda DIY, Sekda DIY Soroti Gap Generasi

Sementara Kepala Perwakilan BPKP DIY, Setya Nugraha, mengatakan pihaknya akan membekali para pejabat tingkat kalurahan agar lebih kompeten.

Pendampingan itu nantinya akan diberikan dalam bentuk pelatihan kepada pengurus BUMKal maupun BUMDes.

"Misalnya pelatihan pembukuan, karena ketika kalurahan maju bisa memberikan efek domino ke bidang yang lain," kata dia.

Menurut Setya, pejabat di tingkat kalurahan harus sadar tentang perannya masing-masing dalam pengembangan daerah dan potensi ekonomi warga.

Itulah yang akan jadi fokus pihaknya ke depan sehingga masyarakat di tingkat paling bawah bisa merasakan peningkatan ekonomi di desa.

"Kami sifatnya preventif dan juga membekali para pengurus pemerintahan kalurahan untuk lebih kompeten, lebih melek dan menyadari perannya masing-masing," pungkasnya. (*)