Pemda DIY dan Kadin DIY Kolaborasi Optimalkan Partisipasi UMKM dalam E-Katalog

Hanya saja, dikatakan Hermawan belum banyak yang mengetahui soal e-katalog ini. Tantangan kedua masih ada stigma negatif, jika menjadi rekanan pemerintah.

"Mereka masih punya stigma negatif ribet sekali menjadi rekanan pemerintah. Belum lagi yang lain macem-macem yang nonteknis," ujar Hermawan.

Hermawan mengungkapkan sejatinya e-katalog tersebut hadir untuk memudahkan pelaku UMKM mengembangkan usahanya. 

Selain itu dengan e-katalog, akan lebih transparan.

Oleh karena itu Kadin DIY berupaya menjadi fasilitator, penengah untuk UMKM dan pemerintah. 

Kadin DIY pun meyakini produk yang dihasilkan UMKM juga memiliki kualitas yang bagus. 

"Kadin akan mendampingi dan mengadvokasi seluruh dinas yang ada di DIY untuk belanja di e-katalog anggota Kadin. Kadin artinya punya tanggung jawab mengkurasi UMKM ini untuk memang dia layak menjadi penyedia jasa, yang bisa ditunjuk oleh pemerintah. Rasanya sih masalah kemiskinan dan sebagainya di Jogja bisa diselesaikan, bila belanjanya maksimal di UMKM," ucap Hermawan. 

Ditambahkannya, saat ini UMKM yang melek e-katalog masih sangat minim. Ia memberi gambaran, dari ribuan pelaku usaha Kecil dan Menengah saja, dapat dikatakan baru ratusan yang memahami e-katalog. 

Padahal potensi belanja dari pemerintah sangat besar. Hal tersebut semestinya bisa ditangkap oleh para pelaku UMKM.

"Potensi belanja pemerintah ini sangat besar. Dalam situasi seperti ini, pengungkit pertumbuhan ekonomi ya memang 60 persen belanja pemerintah, 40 persennya baru belanja swasta," ujar Hermawan.

Melihat banyak pelaku UMKM belum mengetahui e-katalog ini, Kadin DIY akan terus melakukan sosialisasi.

Selain sosialisasi, pihak Kadin DIY juga akan mengadakan business matching. Dinilainya berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh OPD, UMKM bisa menyediakan. 

"Mau belanja apa, mebel, seragam, makanan minuman, itu ada semua," pungkasnya. (*)