Pemda DIY dan Kadin DIY Kolaborasi Optimalkan Partisipasi UMKM dalam E-Katalog

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY), bersinergi erat dengan Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta (Kadin DIY), terus berupaya memaksimalkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui platform e-katalog. 

Potensi UMKM di DIY sangat besar, namun masih banyak yang belum memanfaatkan peluang emas ini. 

Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, Yudi Ismono, mengungkapkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum familiar dengan e-katalog. 

Padahal, platform ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti akses ke pasar yang lebih luas, proses transaksi yang lebih efisien, dan peluang untuk meningkatkan omzet. 

"Kami telah melakukan survei dan hasilnya cukup mengejutkan. Banyak UMKM yang belum mengetahui atau belum maksimal memanfaatkan e-katalog. Padahal, beberapa UMKM yang sudah bergabung telah merasakan peningkatan penjualan hingga 100 persen. Ini membuktikan bahwa e-katalog adalah alat yang sangat efektif untuk memasarkan produk UMKM," ujar Yudi.

Yudi mengungkapkan ada sejumlah syarat memang yang harus dipenuhi UMKM untuk masuk e-katalog.

Meski begitu, sejumlah persyaratan tersebut dirasa tidak akan memberatkan. 

Baca juga: Semarak Dirgantara 2024 Dipusatkan di Yogyakarta, TNI AU dan Pemda DIY Berkolaborasi

Pada dasarnya yang harus dipenuhi adalah syarat dasar perusahaan. Kemudian juga menambah sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pihaknya pun berupaya terus mendorong UMKM agar masuk e-katalog.

Mulai dari pendampingan awal, hingga produk tayang di e-katalog dilakukan. Dinamika transaksi pun akan menjadi perhatian.

"Kalau misal ada kendala sekian waktu produk sudah tayang, tapi tidak laku, kami lakukan proses matching dengan penyedia bersangkutan," ujar dia.

Marketing Kadin DIY, Hermawan Ardiyanto, mengatakan Kadin DIY mendorong secara masif UMKM bisa masuk e-katalog.

Sehingga belanja dari Pemda DIY, sesuai arahan Gubernur DIY, 40 persen bisa terealisasi ke UMKM.

Meski begitu, pihaknya juga menyadari UMKM masih mempunyai banyak keterbatasan terkait e-katalog ini.

"Artinya pengetahuan e-katalog masih kurang. Secara teknis mereka perlu bimbingan, dan sebagainya. Kadin merasa perlu memfasilitasi UMKM biar mereka segera masif masuk e-katalog," ungkap Hermawan.

Hermawan menyebut zaman sekarang seharusnya tidak ada kendala berarti, platform yang ada juga mudah untuk dipelajari. 

Hanya saja, dikatakan Hermawan belum banyak yang mengetahui soal e-katalog ini. Tantangan kedua masih ada stigma negatif, jika menjadi rekanan pemerintah.

"Mereka masih punya stigma negatif ribet sekali menjadi rekanan pemerintah. Belum lagi yang lain macem-macem yang nonteknis," ujar Hermawan.

Hermawan mengungkapkan sejatinya e-katalog tersebut hadir untuk memudahkan pelaku UMKM mengembangkan usahanya. 

Selain itu dengan e-katalog, akan lebih transparan.

Oleh karena itu Kadin DIY berupaya menjadi fasilitator, penengah untuk UMKM dan pemerintah. 

Kadin DIY pun meyakini produk yang dihasilkan UMKM juga memiliki kualitas yang bagus. 

"Kadin akan mendampingi dan mengadvokasi seluruh dinas yang ada di DIY untuk belanja di e-katalog anggota Kadin. Kadin artinya punya tanggung jawab mengkurasi UMKM ini untuk memang dia layak menjadi penyedia jasa, yang bisa ditunjuk oleh pemerintah. Rasanya sih masalah kemiskinan dan sebagainya di Jogja bisa diselesaikan, bila belanjanya maksimal di UMKM," ucap Hermawan. 

Ditambahkannya, saat ini UMKM yang melek e-katalog masih sangat minim. Ia memberi gambaran, dari ribuan pelaku usaha Kecil dan Menengah saja, dapat dikatakan baru ratusan yang memahami e-katalog. 

Padahal potensi belanja dari pemerintah sangat besar. Hal tersebut semestinya bisa ditangkap oleh para pelaku UMKM.

"Potensi belanja pemerintah ini sangat besar. Dalam situasi seperti ini, pengungkit pertumbuhan ekonomi ya memang 60 persen belanja pemerintah, 40 persennya baru belanja swasta," ujar Hermawan.

Melihat banyak pelaku UMKM belum mengetahui e-katalog ini, Kadin DIY akan terus melakukan sosialisasi.

Selain sosialisasi, pihak Kadin DIY juga akan mengadakan business matching. Dinilainya berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh OPD, UMKM bisa menyediakan. 

"Mau belanja apa, mebel, seragam, makanan minuman, itu ada semua," pungkasnya. (*)