Pemkot Yogyakarta Komitmen Libatkan Kelompok Rentan dalam Proses Pembangunan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berkomitmen melibatkan kelompok masyarakat rentan, mencakup perempuan, anak, lansia, disabilitas dan masyarakat miskin, dalam proses pembangunan. 

Komitmen tersebut direalisasikan melalui deretan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, menyampaikan, permasalahan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, termasuk bagi DP3AP2KB, yang di dalam ketugasannya menyasar kelompok masyarakat rentan.

“Menurunkan kemiskinan menjadi tugas bersama yang harus kita atasi dengan kerja sama kolegial, mulai dari datanya, kemudian program kegiatan, juga kolaborasi dengan berbagai sektor,” ujarnya saat memberikan arahan dalam apel pagi di Halaman Kantor DP3AP2KB, Senin (29/7/2024).

Sugeng pun menandaskan, dalam mempersiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045, harus diperhatikan mengenai asupan makanan bergizi seimbang, sebagai upaya pencegahan stunting.

Baca juga: Pemkot Yogya Lanjutkan Pemeliharaan Berkala Jalan Gedongkuning Sisi Selatan, Anggarkan Rp 9 Miliar

Di samping itu, langkah pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga harus didorong, termasuk tentang ketahanan keluarga untuk menciptakan keluarga berkualitas.

“Kita juga mengenal gerakan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman atau B2SA, untuk meningkatkan kesadaran dan membudayakan pola konsumsi masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Terutama bagi ibu dan anak untuk mencegah terjadinya stunting,” katanya.

Sementara, Sekretaris DP3AP2KB Kota Yogya, Sarmin, menjelaskan saat ini Pemkot Yogyakarta tengah melakukan survei ketahanan keluarga sepanjang Juli sampai Agustus mendatang.

Adapun indikator ketahanan keluarga terdiri atas lima komponen, meliputi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis dan sosial budaya. 

“Tujuannya untuk memperoleh gambaran nyata kondisi ketahanan keluarga di Kota Yogya. Hasil survei akan digunakan untuk menentukan kebijakan perencanaan, serta penyusunan RPJMD,” jelasnya. (*)