Perolehan PBB-P2 2024 Kulon Progo Capai 57 Persen dari Target Rp 26 Miliar

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo terus berupaya menggenjot penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024 ini.

Adapun jatuh tempo pembayarannya pada 30 September mendatang.

Kepala BKAD Kulon Progo, Taufik Amrullah, menyampaikan bahwa perolehan PBB-P2 saat ini sudah mencapai separuh dari target.

"Sampai Rabu (24/07/2024) kemarin capaian dari perolehan PBB-P2 2024 Kulon Progo sudah 57,74 persen," ungkap Taufik pada Kamis (25/07/2024).

Capaian tersebut setara dengan Rp15,5 miliar.

Adapun BKAD Kulon Progo menargetkan perolehan PBB-P2 2024 sebesar Rp26,89 miliar, dengan jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sebanyak 358.611 lembar.

Secara wilayah, Taufik menyampaikan ada 4 kalurahan di Kulon Progo yang pelunasan PBB-P2 sudah 100 persen.

Keempatnya adalah Kalurahan Ngentakrejo dan Gulurejo di Kapanewon Lendah, serta Kalurahan Brosot dan Kranggan di Galur.

"Kami berikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan 4 kalurahan tersebut," ujarnya.

Baca juga: Disbud Kulon Progo Gelar Ritual Jamasan untuk 14 Pusaka, Bentuk Refleksi Pembersihan Lahir Batin

Taufik mengatakan upaya optimalisasi perolehan PBB-P2 2024 terus dilakukan hingga jatuh tempo pada 30 September mendatang. Antara lain dengan melakukan jemput bola ke berbagai kalurahan.

Optimalisasi pembayaran PBB-P2 juga dilakukan lewat perluasan jaringan layanan berbasis digital dan secara non-tunai.

Adapun pembayaran juga bisa lewat bank hingga Kantor Pos Indonesia.

"Kami juga mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan transaksi nontunai untuk pembayaran pajak," jelas Taufik.

Sebagai bentuk apresiasi, BKAD Kulon Progo juga menggelar Gebyar PBB-P2 Tepat Waktu pada Rabu (24/07/2024) kemarin.

Acara ini berlangsung di Lapangan Merdeka Pereng, Kalurahan Ngentakrejo, Lendah.

Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi, mengatakan perolehan dari PBB-P2 tersebut akan kembali ke masyarakat dalam berbagai bentuk program pembangunan.

Itu sebabnya ia berharap masyarakat patuh melunasi pajak tersebut sebelum jatuh tempo.

"Jangan jadikan kewajiban membayar pajak sebagai beban, sebaliknya harus diingat bahwa pajak tersebut nantinya akan bermanfaat untuk pembangunan," kata Siwi.(*)