Komisi B DPRD Dorong Pemkab Bantul Percepat Pemerataan Ekonomi Masyarakat

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul untuk mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat secara merata.

Anggota Komisi B DPRD Bantul, Mahmudin, mengatakan, peningkatan ekonomi itu bisa dilakukan melalui tiga poin utama, yakni pariwisata, pertanian dan perdagangan. 

"Saya kira pasca Covid-19 kemarin, pendapatan sektor pariwisata itu masih tidak terlalu tinggi dan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bantul juga masih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19," katanya kepada Tribunjogja.com, di kantor DPRD Bantul, Selasa (8/5).

Maka dari itu, gairah sektor pariwisata menjadi penting untuk ditingkatkan oleh Pemkab Bantul. Setidaknya, bisa didorong dengan sejumlah inovasi baru maupun pembuatan ikon baru untuk menarik wisatawan mengunjungi Bumi Projotamansari.

Lalu, Pemkab Bantul juga bisa menggandeng atau mendatangkan pihak ketiga yakni para investor untuk mengembangkan dan memajukan tempat-tempat wisata Bantul. Sebab, Bantul memiliki banyak tempat wisata yang berpotensi untuk menyejahterakan masyarakat.

"Bantul itu punya pegunungan dan lautan. Kalau tempat-tempat itu diolah dan dipromosikan dengan baik, maka saya yakin kunjungan wisatawan itu bisa meningkat dan pendapatan Bantul juga meningkat," tutur Mahmudin.

Nantinya, masyarakat Bantul bisa juga mendirikan restoran atau tempat-tempat makan dengan konsep unik dan kontemporer di tempat-tempat wisata itu juga. Dengan begitu, masyarakat Bantul terutama yang tinggal dekat dengan di wilayah tempat wisata bisa terkena dampak positif dari segi ekonomi.

Baca juga: CEK Perolehan Kursi Parpol di DPRD Bantul, Sleman dan Gunungkidul Hasil Pemilu 2024, PDIP Berjaya

Selanjutnya, Mahmudin juga mendorong Pemkab Bantul untuk menyejahterakan para petani. Pasalnya, jumlah profesi petani di Bumi Projotamansari tidak lah sedikit. Demikian juga dengan luas lahan panen yang mencapai sekitar 28.800 hektare pada 2023 lalu.

"Apalagi para petani itu kan biasanya membutuhkan banyak suplai dan cadangan air pada musim kemarau. Nah Pemkab Bantul harus bisa membantu hal tersebut dengan menyiapkan pompa-pompa pertanian, membuat sumur lahan pertanian, maupun membuat jaringan irigasi tersier," urainya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa menilai, jika hal-hal tersebut bisa dipenuhi oleh Pemkab Bantul, maka hasil pertanian Kabupaten Bantul semakin bertambah baik. Dari situ kemudian berimbas kepada kesejahteraan para petani.

"Kami juga ada kegiatan sosial yang mendukung kerja para petani. Setiap tahun kami juga ada memberikan bantuan pompa dan alat-alat untuk pertanian yang lain. Dan setiap tahun itu ada 5-10 unit pompa yang kami salurkan kepada para petani," jelasnya.

Kemudian, untuk perdagangan, pihaknya berharap kepada Pemkab Bantul untuk lebih tegas lagi mengawal izin pendirian toko retail atau modern berjejaring.

Sebab, saat ini ada belasan toko modern berjejaring yang dinilai melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

"Kami sebagai Komisi B kan memiliki fungsi pengawasan dan memang kami sempat berkomunikasi dengan dinas terkait untuk segera menindaklanjuti toko modern berjejaring yang melanggar aturan," beber dia.

Sejauh ini, dari 19 toko modern berjejaring yang melanggar aturan, tiga di antaranya sudah diberikan surat peringatan. Namun, hasil kelanjutannya, masih berproses.

"Kami harap, permasalahan itu bisa segera tuntas dan ada tindakan tegas dari Pemkab Bantul. Karena kami ingin marwah Pemkab Bantul terjaga di mata masyarakat dan itu juga menjadi bentuk perlindunga terhadap wong cilik dan pedagang-pedagang yang ada di Kabupaten Bantul," tandas Mahmudin. (nei)