BPBD Kulon Progo Usulkan Pemasangan EWS di Perairan Selatan untuk Mitigasi Tsunami

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo mengusulkan pemasangan Early Warning System ( EWS ) di perairan selatan.

Pemasangan EWS sebagai antisipasi dan mitigasi bencana tsunami.

Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Taufik Prihadi mengatakan usulan disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ).

"Kami mengusulkan 24 titik EWS ke BNPB, namun yang disetujui baru 6 titik EWS ," kata Taufik pada wartawan, Rabu (08/05/2024).

Sebanyak enam EWS tersebut akan dipasang di perairan selatan, dekat pesisir.

BPBD Kulon Progo pun telah berkoordinasi dengan kalurahan yang wilayahnya jadi lokasi pemasangan EWS , sekaligus melakukan survei lokasi.

Taufik menilai keberadaan EWS termasuk sangat vital untuk mitigasi bencana.

Baca juga: Hari Kesiapsiagaan Bencana, Puluhan Relawan dan ASN Ikuti Donor Darah

Sebab dengan adanya peringatan dini, jumlah korban jiwa bisa lebih diminimalisir.

" EWS ini juga sebagai bentuk kesiapsiagaan kami terhadap potensi megathrust di perairan selatan," ujarnya.

Megathrust sendiri merupakan potensi gempa yang muncul di lempeng bumi wilayah Samudra Hindia, persis di selatan Jawa.

Gempa di wilayah ini berpotensi menyebabkan tsunami yang bisa berdampak ke daratan.

Dukungan EWS dari BNPB pun sangat membantu BPBD Kulon Progo dalam upaya mitigasi bencana.

Sebab sebelumnya pengadaan EWS diupayakan lewat APBD, namun hingga kini belum bisa terealisasi.

"Memang jumlahnya belum sesuai harapan, tapi setidaknya pengadaan dari BNPB sudah sangat membantu," jelas Taufik.

Komandan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kulon Progo , Sunardi mengungkapkan jika sudah ada 7 EWS yang terpasang di perairan selatan.

Namun kondisinya kini rusak karena korosi.

Kerusakan tersebut membuat pemanfaatan EWS tak bisa optimal.

Padahal, EWS tak hanya memberikan peringatan dini, tapi juga memberikan waktu evakuasi bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.

"Setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 30 menit bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi setelah muncul peringatan," jelas Sunardi.( Tribunjogja.com )