Pemkab Kulon Progo Targetkan Penegasan Batas Wilayah di 11 Kalurahan Selama 2024

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo terus berupaya melakukan penegasan terhadap batas wilayah Desa/Kalurahan.

Upaya tersebut juga sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kulon Progo, Heri Warsito, mengatakan pihaknya sudah memasang target untuk tahun ini.

"Pada 2024 ini kami akan melakukan penegasan batas terhadap 11 kalurahan," jelas Heri, Senin (18/03/2024).

Pihaknya pun sudah mendapatkan alokasi anggaran untuk bisa memenuhi target tersebut.

Adapun pelaksanaan kegiatannya mengandalkan anggaran dari Dana Keistimewaan (Danais) DIY.

Menurut Heri, upaya penegasan batas kalurahan/desa sudah pihaknya lakukan sejak 2020 lalu dengan 7 kalurahan.

Selanjutnya masing-masing di 2021 dan 2022 terdapat 5 kalurahan yang dilakukan penegasan batas wilayah.

"Begitu juga di 2023 lalu, terdapat 5 kalurahan yang telah dilakukan penegasan batas wilayah," ujarnya.

Heri mengatakan proses penegasan batas wilayah mengikuti aturan dari pemerintah pusat.

Aturan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Batas Wilayah Desa.

Prosesnya melibatkan berbagai pihak terkait. Antara lain Tim Penetapan Batas Wilayah Kabupaten, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kulon Progo, hingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo.

"Penetapannya ditandai dengan penyerahan Dokumen Penegasan Batas Desa," kata Heri.

5 kalurahan yang batas wilayahnya mendapat penegasan di 2023 lalu seluruhnya berada di Kapanewon Wates.

Dokumennya diserahkan belum lama ini oleh Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti.