KPU Kulon Progo Mulai Mempersiapkan Tahapan Pilkada 2024

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kulon Progo hingga kini terus mengawal tahapan Pemilu 2024 yang dijadwalkan rampung Maret ini.

Sementara itu, mereka juga mulai bersiap dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun ini.

Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana mengatakan salah satu tahap awal yang sedang dipersiapkan adalah pendaftaran bagi pemantau Pilkada.

"Rencananya dalam waktu dekat akan mulai membuka pendaftarannya," kata Budi, Selasa (05/03/2024).

Menurutnya, posisi pemantau Pilkada tidak seperti badan adhoc Pemilu yang meliputi KPPS, PPS, hingga PPK. Namun posisi ini terbuka bagi masyarakat umum yang berminat.

Budi juga menyebut pemantau mirip dengan pengawas Pemilu. Namun jika pengawas melakukan pendaftaran di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pendaftaran pemantau Pilkada dilakukan lewat KPU.

"Kami akan buka pendaftarannya sampai 15 November 2024," ujarnya.

Jika tak ada perubahan, pelaksanaan Pilkada 2024 akan berlangsung pada 27 November mendatang. Sementara pendaftaran calon kepala daerah rencananya dibuka di bulan April.

Sebelumnya, para partai politik (parpol) pengusung hingga bakal calon kepala daerah bisa melakukan konsultasi terkait tahapan Pilkada.

KPU Kulon Progo pun sudah membuka layanan konsultasi tersebut.

"Namun sejauh ini belum ada (calon) yang datang melakukan konsultasi," ungkap Budi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mulai melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya memberikan Dana Hibah untuk pengamanan Pilkada 2024 .

Kepala Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kulon Progo, Mudopati Purbohandowo mengatakan hibah diberikan ke 3 instansi.

"Serah-terima hibah ditandai dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," jelas Mudopati.

Tiga instansi tersebut meliputi Polres Kulon Progo, Kodim 0731/Kulon Progo, dan Satradar 215 Congot. Dana hibah yang disiapkan Pemkab Kulon Progo untuk pengamanan Pilkada 2024 totalnya mencapai Rp2.984.777.000,00. 

Menurut Mudopati, pemberian hibah sesuai dengan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 54/2019. Pelaksanaannya juga mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 2/2024.( Tribunjogja.com )