KPU Kulon Progo Jelaskan Soal Nihilnya Uang Transport Pelantikan KPPS

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo turut memberikan klarifikasi soal polemik ada atau tidaknya uang transportasi bagi para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pelantikan.

Adapun pelantikan berlangsung pada Kamis (25/01/2024).

Sekretaris KPU Kulon Progo, Widi Purnama menjelaskan pihaknya memang tidak menyediakan uang transportasi bagi KPPS saat pelantikan.

"Kami hanya menyiapkan anggaran untuk makanan ringan, sekitar Rp15 ribu per orang," jelas Widi ditemui wartawan pada Jumat (26/01/2024).

Pihaknya beralasan acara pelantikan tidak berlangsung sampai siang hari.

Itu sebabnya panitia hanya menyiapkan anggaran untuk pengadaan makanan ringan, tanpa makan siang dan uang pengganti transportasi.

Widi tak menampik ada perbedaan kebijakan antar KPU kabupaten/kota lainnya di DIY.

Seingatnya, ada tiga KPU kabupaten/kota yang tidak menyediakan uang transportasi, termasuk Kulon Progo.

"Tapi mulai hari ini kebijakannya disamakan untuk seluruh KPU kabupaten/kota se-DIY, di mana uang transport disediakan bagi KPPS saat menjalani Bimbingan Teknis (Bimtek)," ujarnya.

Isu uang transportasi KPPS ini pun memicu Paguyuban Dukuh se-Kulon Progo alias Madukoro untuk mendatangi Kantor KPU Kulon Progo hari ini. Mereka meminta kejelasan soal isu tersebut.

Ketua Madukoro, Risdiyanto Dwi Atmojo mengatakan masalah ini menjadi keluhan warga yang menjadi KPPS.

Sebab sebagian besar dari mereka merupakan buruh harian lepas.

"Mereka sampai harus izin absen bekerja karena mengikuti pelantikan kemarin, dan itu membuat penghasilan mereka berkurang," jelas Risdiyanto.

Selain itu, makanan ringan yang diterima sebagai konsumsi saat pelantikan KPPS diklaim tidak sebanding dengan anggaran.

Mereka memperkirakan makanan tersebut nilainya sekitar Rp8 ribu dari anggaran Rp15 ribu per orang.

Risdiyanto menilai, uang transportasi tersebut bisa menjadi pengganti dari penghasilan harian warga yang hilang karena absen bekerja.

Pihaknya pun datang ke Kantor KPU Kulon Progo untuk menyampaikan hal itu.

"Kami berharap KPU Kulon Progo memberikan perhatian terhadap masalah ini, karena menyangkut kesejahteraan warga yang menjadi KPPS," ujarnya.(*)