Gandung Pardiman Apresiasi Kemunculan 17 Desa di Bantul Sebagai Desa Anti Politik Uang

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Anggota DPR RI dari fraksi Golkar daerah pemilihan DIY, Gandung Pardiman, mengapresiasi adanya 17 desa di Bantul yang memproklamirkan diri sebagai Desa Anti Politik Uang dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

"Ini bagus sekali untuk menjaga kualitas demokrasi di negara kita. Desa Anti Politik Uang ini perlu dikembang di seluruh wilayah di DIY sehingga semua masyarakat menolak adanya Politik Uang dan bisa memilih calon yang benar - benar berkualitas, bisa memperjuangkan aspirasi rakyat serta mensejahterakan rakyat," kata Gandung Pardiman saat ditemui di Kantor DPD Golkar DIY di Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta, Jumat (12/01/2024).

Gandung Pardiman menegaskan politik uang akan merusak karakter masyarakat dan menghancurkan demokrasi, serta merusak kehidupan berbangsa bernegara. 

Menurutnya politik uang memicu tumbuh kembangnya budaya korupsi.

"Adapun yang kami butuhkan adalah politik edukasi dan pemberdayaan masyarakat," tegas Gandung.

Gandung berharap masyarakat ikut mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini dan salah satunya dengan menolak praktik politik uang pada Pemilu 2024 mendatang. 

Sebab, pemilih yang memilih atau mencoblos berdasarkan amplop atau uang maka berarti telah menjadi bagian dari perilaku korupsi

"Saya yakin masyarakat sekarang sudah cerdas dalam menentukan pilihan. Masyarakat akan memilih calon pemimpin berdasar karakter dan rekam jejak yang baik dan bukan jangan karena amplop. Apabila menolak politik uang berarti turut memerangi korupsi," tegas Gandung.

Calon pemimpin yang terpilih karena beli suara atau politik uang, imbuh Gandung, maka nantinya jika sudah menjabat maka akan menggunakan berbagai macam cara agar uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli suara dapat kembali.

"Istilahnya untuk mengembalikan modal mereka akan melakukan berbagai cara termasuk nantinya mungkin akan melakukan tindakan korupsi. Nah jika masyarakat menolak politik uang berarti sudah melakukan tindakan preventif terjadinya korupsi," ujarnya.

Gandung Pardiman mengapresiasi munculnya spanduk-spanduk yang menyatakan menolak politik uang di kawasan Dlingo, Kabupaten Bantul. 

Sejumlah tempat di Dlingo bantul terpampang penolakan terhadap politik uang. 

Disejumlah tempat ada spanduk bertuliskan 'Butuhe program dudu duit bitingan' 

Serta tulisan 'Tolak Politik Uang, Tompo Duite Coblos liyane'.

Hal ini menurut Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman sangat bagus.

Gerakan masyarakat ini menurutnta harus didukung.

"Berarti masyarakat sudah tahu akan bahayanya politik uang. Masyarakat mengininkan pemimpin yang bisa menjalankan program - program yang bisa mensejahterakan rakyat," tegas Gandung.

Selain itu, Gandung Pardiman juga mengapresiasi Badan Pengawas Pemilu Bantul yang telah menginisiasi dan mengawal pembentukan Desa Anti Politik uang. 

Gandung berharap semakin banyak desa yang menyatakan diri sebagai Desa Anti Politik Uang.

"Jika semakin banyak yang menyatakan diri sebagai desa anti politik uang maka akan mempersempit gerakan calon yang akan melakukan praktik politik uang beli suara kepada masyarakat," tutur Gandung Pardiman.

Gandung Pardiman merasa bersyukur selama 20 tahun menjadi anggota legislatif, yakni 5 tahun anggota DPRD DIY dan 15 tahun menjadi anggota DPR RI tidak pernah melakukan praktik politik uang. 

Selama ini yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dan sesering mungkin berada di tengah - tengah masyarakat.

"Selama 20 tahun jadi DPR saya nggak pernah lakukan politik uang, tapi dengan upaya pemberdayaan masyarakat tingkat RT sampai tingkat provinsi. Menjadi anggota DPR tanpa politik uang membuat saya puas lahir batin. Maka kita punya semboyan terima uangnya jangan pilih orangnya," pungkas Gandung Pardiman. (*)