Wakapolres Klaten Ingatkan Netralitas Anggota Jelang Pemilu 2024 Harga Mati: Jaga Nama Baik

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah


TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Anggota Polres Klaten kembali diingatkan untuk tetap menjaga netralitas di masa kampanye dan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang.

Wakapolres Klaten, Kompol Tri Wakhyuni, menyampaikan netralitas Polri dalam setiap pesta demokrasi merupakan harga mati yang harus dijalankan oleh setiap anggota.

Hal tersebut sudah tertuang dalam peraturan perundangan-undangan dan sudah berkali-kali ditekankan oleh para pimpinan Polri.

"Jaga nama baik Polres Klaten. Jangan sampai ada pelanggaran terkait netralitas. Buku saku sudah dibagikan, agar dibaca dan benar-benar dipahami,” katanya dalam apel pagi, Senin (18/12/2023).

Anggota juga diwanti-wanti agar tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan citra negatif, apalagi sampai memihak kepada salah satu kontestan pemilu.

Dalam bertindak, anggota diminta mempedomani peraturan yang ada.

"Jika terjun ke masyarakat tunjukkan sikap profesional. Saat memberikan imbauan, sampaikan hal-hal sesuai ranah tugas Polri. Jangan sampai timbul kata-kata yang membuat opini di masyarakat bahwa kita tidak netral,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut Wakapolres juga menyampaikan beberapa larangan yang harus dihindari oleh anggota Polri selama tahapan Pemilu, termasuk larangan berpose foto dengan kode jari tertentu, memberikan dukungan pada partai atau bacaleg hingga memanfaatkan fasilitas dinas atau pribadi untuk kepentingan politik praktis.

Selama masa kampanye ini, Polres Klaten juga sering melaksanakan patroli harkamtibmas, seperti yang dilakukan Senin (18/12/2023) dini hari.

Kegiatan itu bagian dari upaya antisipasi terhadai 3C, yakni curat, curas dan curanmor serta gangguan kamtibmas lain.

Rute patroli mencakup area strategis di Klaten, melibatkan lokasi penting seperti Jalan By Pass, Terminal Ir Soekarno, ATM BNI, Kantor KPU Kab Klaten, Kantor Bawaslu, Gudang Logistik KPU.

Patroli ini bertujuan untuk menangkal potensi tindak pidana kriminalitas serta mencegah kegiatan balap liar yang dapat mengganggu ketertiban umum. (*)