HOAX! Prabowo Subianto Suap MK dan KPU untuk Menangi Pilpres 2024

TRIBUNJOGJA.COM - Beredar unggahan video di platform YouTube yang mengeklaim bahwa Prabowo Subianto terbukti melakukan suap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Disebutkan Prabowo menyuap sebesar Rp 500 miliar per orang. Suap tersebut bertujuan untuk memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyatakan klaim pada video tersebut tidaklah benar atau hoax.

Setelah video tersebut disimak sampai akhir, tidak ada informasi yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto telah menyuap MK ataupun KPU senilai Rp500 miliar.

Judul video tersebut tidak sesuai dengan isinya.

Thumbnail video tersebut merupakan hasil rekayasa dari foto yang pernah terbit di detik.com berjudul "Barang Bukti Kasus Edhy Prabowo: Jam Rolex, Tas LV, hingga Sepeda".

Sementara isi video tersebut juga merupakan potongan dari beberapa video yang salah satunya adalah video ketika Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid yang menyayangkan munculnya uang pecahan Rp20.000 yang berstempel Prabowo.

Video tersebut pernah terbit di kanal YouTube Kompas TV.

Narasi dalam video tersebut juga tidak berkaitan dengan kasus suap.

Narator hanya membacakan ulang artikel cnnindonesia.com yang berjudul "Beredar Uang Berstempel Prabowo, TKN Imbau Laporkan Bawaslu".

Baca juga: HOAX! Prabowo Subianto Dinonaktifkan dari Jabatan Menteri Pertahanan

Adapun menjelang Pemilu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau agar warga masyarakat mewaspadai penyebaran informasi hoax.

Kondisi itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, keberadaan hoaks mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.

Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres. Isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu.

Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang dapat dimanipulasi atau diselewengkan.

Kominfo pun turut mengimbau agar masyarakat selalu merujuk sumber-sumber tepercaya seperti situs pemerintah dan/atau media yang kredibel.(*)