Bawaslu Sleman Ingatkan ASN Netral: Dilarang Like, Share, Comment Maupun Follow Akun Kampanye 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau bersikap netral di pemilu 2024. Dalam ranah pengawasan netralitas abdi negara ini, Bawaslu Kabupaten Sleman bahkan telah membentuk kelompok kerja (Pokja) pengawasan, yang khusus untuk mengawasi netralitas para ASN, termasuk TNI-Polri.

Pokja ini melibatkan sejumlah stakeholder, dari kalangan TNI-Polri maupun dari Pemerintah Kabupaten. 

"Kami libatkan bersama-sama. Untuk mengawal ASN, TNI dan Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini," kata Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, Senin (27/11/2023). 

Baca juga: Kampanye Pemilu 2024 Dimulai Besok, Sri Sultan Hamengku Buwono X: Berkampanye Sesuai Zaman Saat Ini

Selain itu, Bawaslu Sleman juga membentuk Pokja pengawasan terkait isu-isu negatif seperti hoaks atau kabar bohong di media sosial.

Nantinya, jika ada abdi negara kedapatan mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) ataupun mendukung peserta Pemilu di media sosial maka bakal diproses.

Pokja ini akan melakukan upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran.

Kendati demikian, Arjuna mengakui dalam prosesnya akan lebih mengedepankan pencegahan. 

"Karena kebiasaannya, PNS itu tidak tahu (aturannya). Oleh karena itu kita ingatkan, anda tidak boleh (mendukung), ketika sudah diingatkan tetap ngeyel, itu nanti baru kita tindak," kata dia. 

Menurut Arjuna, ASN dilarang memberikan dukungan di pemilu karena sikap netralnya telah diatur dalam Undang-undang nomor 20/2023 tentang aparatur sipil negara.

Selain juga ditegaskan di dalam aturan disiplin PNS dan kode etik yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Netralitas ini termasuk bagaimana ASN ini bersikap di Media sosial.

Abdi negara dilarang share, like, maupun comment akun tim kampanye. Apalagi terlibat dalam kegiatan kampanye.. 

"Ikut terlibat aktif dalam kampanye tidak boleh. Kemudian mereka juga tidak boleh terlibat dalam tim kampanye, kalau tim kampanye ini malah ada potensi pidana  bukan hanya pelanggaran. Kalau mereka terlibat, termasuk jika peserta pemilu yang melibatkan PNS itu akan dipidana. Itu sudah dilarang di undang-undang nomor 7 tahun 2017 undang-undang pemilu. Banyak sebenarnya dimensinya. Itu hanya beberapa saja," kata dia. 

Disinggung mengenai follow akun kampanye, Arjuna menegaskan, hal tersebut termasuk yang tidak diperbolehkan.

Jika ada akun media sosial ASN yang mem-follow akun kampanye, Ia meminta untuk segera unfollow. Termasuk tag.

Pihaknya menyarankan agar ASN untuk menghilangkan tag apabila di-tag oleh akun kampanye. 

"Untuk yang tag ini akan kita kaji. Apakah bisa meminta untuk bisa tidak di-tag, kalau tidak salah, bisa di untag sendiri. Jadi kita akan sarankan yang bersangkutan untuk menghilangkan tag-nya. Karena kan bukan inisiatif yang bersangkutan," katanya. 

Soal netralitas ASN ini, Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah melakukan upaya pencegahan sejak bulan Juli lalu dengan melakukan penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai menjelang pemilu 2024. 

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo kala itu mengatakan, penandatanganan pakta Integritas bagi ASN ini sesuai perintah Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas dari kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi politik.

"Tugas ASN bukan berpolitik. Tapi bagaimana melayani masyarakat dan mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati," kata Kustini.(rif)