Antisipasi Konflik Antar Simpatisan,Bawaslu DIY Akan Pertemukan Pengurus Parpol dan Organisasi Sayap

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY akan mempertemukan para pengurus partai dan organisasi sayap partai untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar simpatisan sepanjang masa kampanye Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib mengatakan, rencana pertemuan itu sudah disusun dan kini tinggal menentukan jadwal pelaksanaannya sebelum masa kampanye pada November 2023 mendatang..

"Itu akan kita undang untuk pertemuan memitigasi potensi itu ya (konflik antar simpatisan partai). Ada rencana memang," kata Najib, Selasa (17/10/2023). 

Baca juga: Polresta Yogyakarta Gelar Apel Kesiapan Operasi Mantap Brata, 1.400 Personel Kepolisian Disiagakan

Menurutnya, upaya mitigasi awal diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik selama masa kampanye. Terlebih menurutnya, konflik yang melibatkan organisasi sayap partai sering terjadi di lapangan.

"Terkait dengan soal pelanggaran pemilu kan soal organisasi partai politiknya. Maka dua-duanya kita coba untuk kita ajak berembug bagaimana bisa mengkondisikan Pemilu yang lebih damai di DIY," ujarnya. 

Dia menjelaskan, konflik rawan terjadi ketika simpatisan berangkat atau pulang dari acara kampanye di suatu lokasi. Simpatisan biasanya mengadakan pawai dan arak-arakan kendaraan menuju titik kampanye..

Sebenarnya bentuk kampanye seperti itu bukan bagian dari bentuk kampanye yang diatur dalam pasal 280 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017. 

Sehingga bukan menjadi kewenangannya untuk melakukan pengawasan di lapangan.

"Jadi itu adalah orang yang berangkat pulang kampanye sehingga tidak terkait langsung dengan tugas Bawaslu. Dan itu bukan aktivitas kampanyenya sendiri," jelasnya. 

Adapun kewenangan Bawaslu DIY adalah mengawasi praktek pelaksanaan kampanye di lapangan, gedung maupun dalam pertemuan-pertemuan.

"Kalau pergi kampanye bentrok di jalan-jalan itu tidak langsung terkait dengan ketegasan Bawaslu. Meskipun kami punya kepentingan untuk proses yang terlaksana di dalam terkait dengan pemilu itu bisa kondusif," tuturnya. 

Karenanya, rencana pertemuan dua unsur tersebut dianggap penting untuk memikirkan bagaimana caranya mewujudkan tahapan Pemilu yang kondusif.

Terlebih, selama ini Bawaslu mencatat bahwa DIY dalam masuk kategori sedang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sehingga masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan agar pemilu 2024 berlangsung damai dan aman.

Pihaknya pun berkomitmen untuk melakukan perbaikan agar indeks kerawanan di DIY menjadi lebih baik.

"Dalam konteks dimensi kontestasi itu kita (DIY) paling buruk nomor 2 se-Indonesia, dari data agregat kabupaten kota. Karena dari peristiwa kekerasan yang terjadi di lapangan, pengrusakan, perampasan misalnya itu sering terjadi dalam masa kampanye," ujarnya. 

"Bagaimanapun kita punya kepentingan Jogja ini harus jadi provinsi yang aman damai ya. Ke depan tidak semakin buruk, situasinya selalu buruk kita tercoreng dengan situasi itu," sambungnya. (tro)