Komentar Pengamat Ekonomi Energi UGM Soal Program Pembagian Rice Cooker Oleh Pemerintah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wacana pemerintah memberikan rice cooker kembali bergulir. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

Rencananya rice cooker gratis tersebut akan dibagikan pada 500 ribu rumah tangga. Anggaran yang disiapkan untuk program tersebut diperkirakan mencapai Rp 347,5 miliar. 

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM),  Fahmy Radhi mengatakan tujuan pembagian rice cooker di antaranya untuk mendorong penggunaan energi bersih dan menggantikan LPG 3 Kg. 

Menurut dia, rice cooker memang menggunakan listrik yang merupakan energi bersih. Namun rice cooker hampir tidak memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon karena kapasitasnya sangat kecil. 

"Apalagi, listrik yang digunakan dihasilkan dari pembangkit listrik yang masih menggunakan energi kotor batu bara. Pembagian rice cooker juga tidak bisa menggantikan gas LPG 3 Kg," katanya, Minggu (08/10/2023). 

"Rice cooker hanya digunakan untuk menanak nasi, mengukus dan memanaskan. Sedangkan memasak lauk dan lainnya masih menggunakan kompor gas dengan LPG 3 Kg. Sehingga program pembagian rice cooker tidak efektif sama sekali dalam menggantikan LPG 3 Kg," sambungnya. 

Baca juga: Pemerintah Akan Bagikan Rice Cooker Gratis untuk Warga Miskin, Dinsos DIY Masih Tunggu Arahan

Ia pun menduga pembagian rice cooker gratis hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis. Berlakunya Permen 11 Tahun 2023 bersamaan dengan tahun politik, patut diduga cuan itu akan mengalir untuk pemenangan Pilpres dan Pileg. 

"Kalau dugaan tersebut benar, maka Menteri ESDM harus didesak untuk membatalkan Permen pembagian rice cooker gratis. Jangan sampai dana APBN digunakan untuk bagi-bagi cuan kepada perusahaan yang berkedok pembagian rice cooker gratis," terangnya. (maw)