2.700 Rumah di Kabupaten Bantul Masuk dalam Kondisi Tidak Layak Huni

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul , mencatat, sebanyak 2.700 rumah di Kabupaten Bantul pada 2023, masuk dalam kondisi tidak layak huni.

"Rumah tidak layak huni itu tersebar di 75 desa di Kabupaten Bantul ," jelas Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul , Aris Suharyanta, kepada Tribunjogja.com , Rabu (13/9/2023).

Menanggapi hal itu, Bupati Bantul , Abdul Halim Muslih, menyampaikan, bahwa penuntasan rumah tidak layak huni terus dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul . 

Namun, ia tidak menyampaikan seberapa banyak jumlah target penuntasan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bantul pada akhir 2023.

"Kami, dari jajaran Pemkab Bantul selalu berupaya mengalokasikan anggaran dari APBN, APBD DIY dan APBD Kabupaten Bantul untuk menekan penuntasan rumah tidak layak huni," kata Halim.

Baca juga: Cerita Sumirah, Warga Kabupaten Bantul, yang Dapat Program Bedah Rumah dari DPD REI DIY

Namun demikian, Halim menyebut bahwa pihaknya masih membutuhkan program-program penuntasan rumah tidak layak huni yang diglontorkan oleh sejumlah corporate social responsibility (CSR).

"Kebutuhan itu sebenarnya memiliki manfaat untuk mempercepat kehadiran rumah layak huni. Mengingat, anggaran yang didapatkan itu (anggaran untuk menekan rumah tidak layak huni dari pemerintah) dalam jumlah yang terbatas," jelas Halim. 

Kemudian, jika rumah-rumah di Kabupaten Bantul sudah berubah menjadi rumah layak huni, maka pihaknya akan menggencarkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

"Bagi masyarakat miskin yang bisa diberdayakan, maka akan kami berdayakan untuk meningkatkan ekonominya," ucap Halim.

"Tapi, jika ada masyarakat yang sudah tidak bisa diberdayakan, maka akan disokong oleh anggaran pemerintah daerah dalam mencukupi segala kebutuhannya," tandasnya.( Tribunjogja.com )