Jelang Pemilu 2024, Muda-mudi NU di Jogja Tegaskan Tolak Politik Identitas

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Generasi Z dari Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Ikatan Pelajar NU-Ikatan Pelajar Putri NU (IPNU-IPPNU) secara tegas menolak politik identitas dalam Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu ditegaskan melalui agenda Sarasehan Kebhinekaan, yang diikuti perwakilan ormas, organisasi kemahasiswaan. kepemudaan dan pegiat medsos, Sabtu (19/8/2023).

Ketua IPNU Bantul, Danil Mawardi, menyampaikan masa kemerdekaan sudah seharusnya diisi dengan agenda-agenda penguatan persatuan dan kesatuan, serta menjalin silaturahmi antar organisasi untuk maju bersama.

Alhasil, pihaknya pun mengusung tema 'Merajut Ukhuwah Wathaniyah di tengah Potensi Ancaman Politik Identitas Jelang Kampanye Pemilu 2024' dalam kegiatan tersebut. 

"Ukhuwah wathaniyah sendiri bermakna ikatan persaudaraan yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, maupun agama," tandasnya.

Menurutnya, dampak dari politik identitas adalah rusaknya persatuan di masyarakat, polarisasi agama, intoleransi dan konflik sosial.

Karena itu, menjelang masa kampanye Pemilu 2024, sebagai generasi muda, pihaknya berharap persatuan dan kesatuan tetap terjaga, sehingga dampak situasi politik nantinya dapat diminimalisir.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut berperan bersama-sama, sebagai pelopor dalam mewujudkan Pemilu yang damai, sejuk, dan bermartabat," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu DIY, Sutrisnowati, menandaskan bahwa pemilih milenial di DIY mencapai sekitar 51 persen, sehingga dipastikan sangat berperan dalam menentukan hasil Pemilu 2024 yang berintegritas.

"Generasi muda akan menjadi pelopor untuk mencegah adanya praktek politik identitas. Komunitas generasi muda menjadi salah satu pioner dalam pencegahan. Kemudian, saat proses Pemilu, bukan lagi pelopor, namun menjadi pelapor, terkait potensi pelanggaran," katanya.

Dosen Fakultas Hukum UII, Dian Kus Pratiwi, yang turut didapuk sebagai narasumber, menambahkan, secara akademis, politik identitas tidak dapat terhindarkan, karena masyarakat Indonesia memang terkelompok-kelompok, mulai dari agama, suku dan ras.

"Namun, yang harus kita hindari itu jangan sampai keberagaman ini ditumpangi dan menjadi alat penyebar kebencian kepada lawan politik melalui suku, agama dan ras," ucapnya. (*)