Kominfo Kolaborasi dengan UGM, Bahas Logistik untuk Ekonomi Digital di Pedesaan Asean

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pusat Kerja Sama Internasional (PUSKI) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bersama dengan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) UGM menyelenggarakan kegiatan Regional Workshop 'ASEAN Framework on Logistics for Digital Economy Supply Chain for Rural Area', pada 3-4 Agustus 2023.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah menghasilkan kesepakatan yang bersifat tidak mengikat untuk seluruh negara Asean terkait dengan upaya meningkatkan kapasitas logistik pedesaan melalui sektor digital dalam kerangka perdagangan dan ekonomi digital.

Framework ini merupakan salah satu Priority Economic Deliverables (PED) di Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2023 ini dan diharapkan dapat disepakati pada saat KTT ASEAN di bulan September 2023 nanti.

Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh delegasi dari sejumlah negara ASEAN, terutama yang bertanggungjawab di dalam perumusan kebijakan sektor digital.

Sakamoto Mitsuhide, narasumber dari Jepang menyampaikan materi terkait pengembangan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Agenda dilanjutkan oleh paparan dari Prof Kuncoro Harto Widodo dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyampaikan tantangan pengembangan sektor logistik di pedesaan.

Dia juga memaparkan bagaimana TIK bisa mendukung peningkatan kapasitas sektor tersebut.

Pembicara ketiga yakni Isya Hanum Kresnadi dari Google Indonesia yang menjelaskan upaya peningkatan kapasitas UMKM untuk lebih berdaya saing dan terlibat dalam perdagangan dan ekonomi digital.

Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) UGM, Prof. Bambang Hari Wibisono mengatakan, workshop tersebut bukan semata untuk seremonial belaka.

Workshop benar-benar ingin memformulasikan framework yang bisa diwujudkan di 10 negara ASEAN.

Menurut dia, hal tersebut menjadi bagian komitmen UGM dalam memberikan dukungan pada negara untuk memaksimalkan keketuaan Indonesia di ASEAN.

"UGM berkepentingan yang secara substantif memiliki kepedulian pada pembangunan daerah tertinggal. Adanya program ini, tentu akan berimbas ke sana. Kami mendukung pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan sehingga kami sangat antusias ikut terlibat dalam program ini," ungkapnya, Senin (7/8/2023).

Sementara, Dian Wulandari, perwakilan dari Pusat Kelembagaan Internasional Kementrian Kominfo, menambahkan logistik menjadi salah satu tema besar yang menjadi perhatian bagi Kominfo di ASEAN.

Pasalnya, 10 negara di ASEAN mengalami persoalan serupa dan membutuhkan solusi untuk memaksimalkan logistik di pedesaan.

"Di pedesaan tantangan yang muncul bagaimana sektor UKM bisa menjual barangnya. Saat ini yang terjadi, banyak yang belum bisa menjangkau pasar,” terang dia.

“Dalam pembuatan framework ini, bagaimana 10 negara ASEAN sepakat memaksimalkan sektor digital melalui teknologi informasi komunikasi agar logistik bisa bergerak, tak hanya desa ke desa tapi sampai ke internasional, lintas negara," sambungnya.

Nantinya, hasil yang diputuskan dalam kegiatan dua hari tersebut akan menjadi acuan yang disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN bulan September nanti di Jakarta.

Tantangan pada skill manusia, juga persoalan penetrasi infrastruktur di Asean yang punya permasalahan sama.

"Ini masih sebatas pada panduan kebijakan, nanti bisa diterjemahkan sesuai program tiap negara karena tiap negara punya karakter dan persoalan masing-masing," pungkas Dian.

Dalam pertemuan, delegasi dari masing-masing negara ASEAN menyampaikan kondisi terkini mengenai kebijakan yang telah diselenggarakan di sektor digital.

Hal itu untuk mendorong dan memfasilitasi peran sektor digital dalam rangka penguatan logistik di perdesaan dan kapasitas UMKM untuk lebih terlibat dalam ekonomi digital. (*)