KPU Resmi Ajukan Banding Atas Putusan PN Jakarta Pusat yang Kabulkan Gugatan Partai Prima

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST yang mengabulkan seluruh gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) atas KPU resmi diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023) siang.

Memori banding tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Andi Krisna, sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Andi didampingi oleh Anindita Pratitaswari dan Mela Indria.

Memori banding yang disampaikan oleh KPU pun langsung diterima oleh pihak panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setelah diproses oleh pihak panitera, perwakilan KPU kemudian menerima akta permohonan banding dari pihak pengadilan.

"Hari ini KPU sudah menyampaikan memori banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian tadi sudah kami sampaikan dokumen, dan sudah kita terima akta permohonan banding," kata Andi, Jumat seperti yang dikutip dari Kompas.com.

"Sehingga dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut. Batas akhir (pengajuan banding) sampai 16 Maret, hari ini kita sudah sampaikan lebih awal," ia menambahkan. 

Sementara itu Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Mochamad Afifuddin mengungkapkan banding yang diajukan oleh KPU ini merupakan bentuk keseriusan mereka menjalani proses hukum.

"Banding yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk keseriusan KPU dalam menghadapi dan menyikapi gugatan yang diajukan oleh PRIMA (Partai Rakyat Adil Makmur)," ujarnya seperti yang dikutip dari Kompas.com.

"Selanjutnya, KPU menunggu putusan dari hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap banding yang diajukan," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, PN Jakpus menghukum KPU "tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu" dan "melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari", yang berimbas pada penundaan pemilu.

PRIMA sebelumnya merasa dirugikan oleh KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024, sehingga tak bisa ambil bagian dalam Pemilu 2024.

Selain itu, KPU RI juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Mereka pun dihukum membayar ganti rugi Rp 500 juta terhadap partai politik besutan eks aktivis, Agus Jabo Priyono itu.

KPU juga menuai kritik lantaran tidak mengirim saksi/ahli dalam rangkaian persidangan di PN Jakpus karena merasa menjadi pihak yang terlibat langsung dalam masalah yang dihadapi PRIMA, sedangkan PRIMA mengirim 2 saksi yang keterangannya dipertimbangkan majelis hakim.