BRSPA Dinsos DIY Berupaya Agar Anak yang Memiliki Masalah Sosial Bisa Mendapatkan Haknya

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah melalui Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA), terus berupaya agar anak-anak dengan masalah sosial bisa mendapatkan hak-hak mereka.

Perawatan dan pendampingan pun terus diberikan, hingga anak-anak tersebut kembali bersemangat menggapai cita-cita.

Kepala BRSPA Dinas Sosial DIY, Suparmin menjelaskan bahwa pihaknya menangani anak mulai dari bayi hingga maksimal 18 tahun.

Dari pengalamannya melakukan perawatan dan pendampingan, ia menyebut bahwa permasalahan sosial anak sekarang sangat kompleks.  

Baca juga: Polda DIY Belum Menerima Penyerahan Berkas Perkara Pembunuhan dari Polres Purworejo

“Permasalahan yang ada seperti bayi terlantar, bayi yang dibuang di jalan, tempat sampah dan sebagainya. Anak korban orang tua yang bercerai, anak yang bermasalah dengan hukum, hingga anak tindak kekerasan fisik dan seksual,” ujarnya Sabtu (25/2/2023).
 
Pihaknya terus berusaha merehabilitasi anak-anak yang mengalami masalah sosial tersebut, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai umurnya.

Termasuk melakukan pendampingan hukum ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum.
 
“Ada yang masih kecil jadi kurir napza dan kalau tidak bisa menyelesaikan tugas akan mendapatkan kekerasan fisik oleh pelaku yang mengeksploitasi, ada anak yang korban pemerkosaan, biasanya pelaku adalah orang terdekat,” imbuhnya.

Para petugas balai pun memberikan pendampingan termasuk pemulihan trauma. Dan diharapkan semangat dari anak-anak itu tumbuh kembali, termasuk semangat untuk bersekolah dan menggapai cita-cita.  

“Saat ini anak yang ditangani ada 114 anak. Terdiri 7 bayi, 14 balita, 14 memerlukan perlindungan khusus dan 79 anak terlantar,” ucapnya.

Anak-anak tersebut saat ini ditangani di dua lokasi balai yakni di Bimomartani, Kapanewon Ngemplak, Sleman, dan ada pula di Kepek, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul. 

Anak-anak tersebut diantaranya adalah bayi yang dibuang orang tua, anak korban kekerasan dan ada pula anak dari orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak memiliki kemampuan untuk merawat anak.

“Anak dari ODGJ cukup banyak, ada 32 sendiri. Kita berikan pendekatan ke keluarga, meskipun tidak diasuh oleh ibunya,” ucapnya.  

Suparmin mengatakan, pihaknya tidak hanya menangani anak-anak saja, tetapi juga menyentuh keluarga. Biasanya, hubungan dengan keluarga akan melibatkan Dinas Sosial kabupaten/kota setempat.  

Ketika ada orang tua yang tidak mau mengurus anak, pihaknya akan berupaya melakukan pendekatan agar mereka kembali mau mengurus anaknya. Atau dengan mencarikan keluarga pengganti. Suparmin berharap, anak-anak tersebut tidak lama tinggal di balai.

“Karena tempat terbaik bagi anak adalah keluarga, maka kita bareng-bareng  tangani anak dan keluarganya,” katanya.
 
Suparmin mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya mencarikan keluarga untuk anak-anak terlantar. Bahkan ada upaya untuk mencari keluarga anak tersebut sampai keluar DIY.

Namun jika memang anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya dan sudah ada putusan di pengadilan bahwa itu adalah anak terlantar, maka anak tersebut bisa diadopsi.  

“Kebetulan yang mengajukan adopsi cukup banyak, tapi anak yang bisa diadopsi yang terbatas. Kalaupun ada, tidak semua calon orang tua angkat mau mengadopsi, misalnya anak ini disabilitas. Saat ini yang antre untuk adopsi ada 90 keluarga, tetapi rata-rata anak yang disabilitas tidak dipilih,” bebernya.

Di sisi lain, pihaknya terus berupaya untuk memutus rantai kemiskinan pada anak. Maka bekal pendidikan itu penting. Bagi anak yang tidak diketahui orang tuanya maka akan diberikan pendidikan dan keterampilan sampai jenjang SMA/SMK. Balai juga akan membantu mencarikan pekerjaan dengan harapan itu bisa membantu anak-anak hidup mandiri.  

Ia pun berharap peran masyarakat untuk melakukan deteksi dini jika ada permasalahan sosial, terlebih yang melibatkan anak. Agar masalah itu dapat cepat terselesaikan dan tidak ada lagi korban dari kalangan anak.

“Diperlukan peran masyarakat untuk mendeteksi. Kami telah bekerjasama dengan dinsos selain itu ada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), karang taruna dan sebagainya. Ketika ada permasalahan dapat segera melapor ke kami melalui TKSK,” tandasnya.(nto)