Hasil Pertemuan dengan Surya Paloh, AHY: Demokrat dan Nasdem Tolak Sistem Proporsional Tertutup

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (22/2/2023) siang.

Pertemuan dua tokoh partai tersebut didampingi oleh sejumlah pengurus kedua partai.

Setelah menggelar pertemuan, AHY dan Surya Paloh langsung menggelar konferensi pers.

Dalam keterangannya, AHY menegaskan Partai Demokrat bersama Partai Nasdem menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Partai Demokrat dan Nasdem menurut AHY akan menjadi garda terdepan untuk menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup tersebut.

"Tadi secara khusus kami membahas, luar bisa pak Surya Paloh ini mengatakan akan menjadi yang terdepan, kami akan menjadi yang terdepan, Nasdem maupun Demokrat untuk menolak isu yang saat ini juga terus meresahkan yaitu wacana sistem pemilu proporsional tertutup versus proporsional terbuka," kata AHY seperti yang dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut AHY, sistem pemilu proporsional tertutup tidak relevan dengan perkembangan dan perubahan zaman yang telah bangsa Indonesia lewati selama ini.

Jika sistem pemilu berubah menjadi sistem proporsional tertutup, hal itu malah akan menyebabkan demokrasi Indonesia mundur.

Tak hanya itu, sistem itu juga akan merampas hak rakyat Indonesia dalam memilih wakil rakyatnya.

Putra sulung Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tersebit menilai, sistem proporsional terbuka adalah sistem yang lebih relevan dan dibutuhkan oleh demokrasi Indonesia yang majemuk dan dinamis seperti saat ini.

"Sejatinya kita yang terus mengalami perubahan sepanjang zaman, telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan dan dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan dinamis Indonesia," katanya.

Apa Itu Sistem Proporsional Tertutup?

Pada Pemilu sebelumnya KPU menerapkan sistem proporsional terbuka.

Sistem proporsional adalah sistem dimana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil.

Dalam sistem proporsional, ada kemungkinan penggabungan partai atau koalisi untuk memperoleh kursi.