Dmitry Medvedev Ingatkan Bumerang Ukraina bagi AS dan Sekutunya

TRIBUNJOGJA.COM, MOSKOW – Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan aliran bantuan militer yang terus-menerus ke Kiev jelas menunjukkan barat ingin menghancurkan.

Ia memperingatkan, upaya pengiriman senjata dan dana tersebut pada akhirnya dapat menjadi bumerang bagi AS dan sekutunya.

Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu mengomentari pertemuan para Menhan NATO di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Barat berjanji untuk terus mendukung Kiev.

“Pertemuan di Ramstein dan persenjataan berat ke Kiev tidak diragukan musuh kita mencoba melemahkan kita untuk waktu yang tak terbatas, atau menghancurkan kita,” tulis Medvedev.

Namun, memperpanjang permusuhan di Ukraina pada akhirnya dapat mengarah pada munculnya blok militer baru yang menyatukan negara-negara yang muak dengan Amerika.

“Ini selalu terjadi dalam sejarah umat manusia selama perang panjang. AS akhirnya akan meninggalkan Eropa lama dan apa yang tersisa dari orang Ukraina yang malang, dan dunia akan kembali ke keseimbangan sekali lagi," kata Medvedev.

Ia memperingatkan mungkin sudah terlambat menyadari masalah ini, sebelum ini terjadi.

Baca juga: Kirim Ranpur Bradley ke Ukraina, AS Tunjukkan Diri Tak Ingin Solusi Damai

Baca juga: Prancis Pasok Tank AMX-10, AS Akan Kirim Ranpur Bradley ke Ukraina

Baca juga: Yunani Kirim Ranpur BMP-1 ke Ukraina, Ditukar Marder dari Jerman

Moskow telah berulang kali mendesak kolektif barat untuk berhenti memompa Ukraina dengan senjata.

Mempertahankan kebijakan itu hanya akan memperpanjang permusuhan daripada mengubah hasil akhir.

Pejabat tinggi Rusia telah berulang kali mencirikan apa yang terjadi sebagai perang proksi antara Rusia dan aliansi NATO yang dipimpin AS, bukan hanya konflik dengan Ukraina.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk 2014.

Perjanjian ini dirancang memberikan status khusus Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014.

Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan perjanjian untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande telah menguatkan pengakuan tersebut.