Berita Kulon Progo

Komisi II DPRD Kulon Progo Dorong Pemda Perkuat KWT, Dinilai Mampu Ciptakan Ketahanan Pangan

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo mendorong KWT dikembangkan di setiap padukuhan.

Penulis: Sri Cahyani Putri | Editor: Hari Susmayanti
Tribunjogja/Sri Cahyani Putri Purwaningsih
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo, Priyo Santoso (kiri) saat menjadi narasumber dalam podcast yang digelar oleh Tribunjogja, Rabu (24/8/2022). Podcast dipandu oleh reporter Tribunjogja.com Noristera Pawestri. 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Keberadaan kelompok wanita tani (KWT) di Kabupaten Kulon Progo sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah setempat. 

Apalagi, hampir 60 persen wilayah di Kulon Progo bisa dikembangkan sebagai lahan pertanian. 

Oleh karenanya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo mendorong KWT dikembangkan di setiap padukuhan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo, Priyo Santoso menjelaskan KWT merupakan organisasi yang dibentuk dengan menggandeng kaum perempuan sebagai anggotanya.

KWT ini dibentuk dengan tujuan agar kaum perempuan bisa memanfaatkan lahan pekarangannya untuk pengembangan sayuran dan buah-buahan.

Harapannya, keberadaan KWT bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga para anggotanya.

Sementara kepada pemerintah daerah, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendorong untuk mengembangkan pasar tani yang bisa menampung hasil pertanian yang dikembangkan oleh KWT-KWT yang ada di Kulon Progo.

Priyo menyebut potensi KWT ini sangat besar jika dikelola dengan baik dan ada pendampingan dari pemerintah.

Hanya saja, kendala yang dihadapi adalah belum seluruh padukuhan di Kulon Progo memiliki KWT.

Baca juga: Komisi I DPRD Kulon Progo Siapkan Payung Hukum Antisipasi Dampak Sosial dari Keberadaan YIA

Untuk itu pihaknya mendorong agar seluruh padukuhan yang ada di Kulon Progo untuk mengembangkan KWT.

"Karena dari 930 pedukuhan di Kulon Progo, jumlah KWT baru sekitar 25 persen atau 200 KWT. Ke depannya, setiap pedukuhan didorong agar memiliki KWT," kata Priyo dalam podcast Tribun Jogja, Rabu (24/8/2022) lalu.

Priyo menyebut, keberadaan KWT yang ada saat ini telah mampu menciptakan ketahanan pangan di wilayahnya.

Sebagai contoh ketika ada program bantuan pangan non tunai (BPNT), KWT bertugas sebagai penyedia kebutuhan sayuran dan buah-buahan yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). 

Potensi yang cukup besar ini tentunya harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Komisi II sendiri sudah mendorong kepada Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulon Progo untuk mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pendampingan inovasi di setiap kalurahan, terutama dalam mengembangkan KWT-KWT baru.

Selain itu Komisi II juga sudah meminta kepada dinas-dinas terkait untuk menganggarkan dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo untuk mendukung program KWT yang ada di Kulon Progo.

"Terakhir, ada juga dari CSR yang support terhadap program KWT di Kulon Progo. Misalnya bantuan tenda yang disupport dari Bank Kulon Progo, BPD DIY, BUMD dan BUMN," ucapnya. 

Dengan hadirnya KWT, kalangan legislatif berharap mereka dapat memaksimalkan lahan pekarangannya untuk menghasilkan nilai ekonomi yang produktif sehingga tercipta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Serta turut andil dalam menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo. (Tribunjogja)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved