Berita Bantul Hari Ini

Bawaslu Bantul Berikan Sosialisasi ke Seluruh Parpol

Bawaslu Bantul memberikan materi tentang Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan lain-lain.

Penulis: Santo Ari | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Santo Ari
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul menggelar sosialisasi peraturan pemilu tahun 2024 kepada seluruh partai politik yang ada di Bantul pada Kamis (25/8/2022) di Ros In Hotel 

TRIBUNJOGJA.COM - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kabupaten Bantul menggelar sosialisasi peraturan pemilu tahun 2024 kepada seluruh partai politik yang ada di Bantul pada Kamis (25/8/2022).

Peserta kegiatan ini adalah 24 partai politik (parpol) di Kabupaten Bantul yang sudah mendaftar di KPU RI.

Ketua Bawaslu Bantul , Harlina, menyatakan pihaknya berupaya maksimal untuk melakukan upaya pencegahan sejak dari awal proses tahapan.

Dengan harapan kesuksesan pemilu nanti tidak diukur dari seberapa banyak Bawaslu melakukan proses penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa.

Tetapi diukur seberapa paham subyek pengawasan, sehingga tidak ada pelanggaran dan sengketa pemilu.

Baca juga: Selain 2 Anggota Bawaslu DIY, 1 ASN Asal Bantul Ikut Dicatut Jadi Pengurus Parpol

"Maka salah satu strateginya adalah sosialisasi di samping kita ada strategi pencegahan yang lain. Dengan ini masyarakat akan lebih paham terkait larangan dan sanksi yang nanti bisa mengarah kepada dugaaan pelanggaran dan sengketa proses," ujarnya.

Dalam sosialisasi kali ini, Bawaslu Bantul memberikan materi tentang Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sosialisasi penanganan pelanggaran dan peraturan tentang penyelesaian sengketa dan beberapa materi lainnya.

Ia menjelaskan bahwa sebelum diadakannya sosialisasi ini, pihaknya sudah menggelar kegiatan roadshow atau berkunjung ke seluruh parpol di Kabupaten Bantul untuk sosialisasi.

"Dengan demikian, setidaknya ada gambaran dari mereka terkait proses pelaksanaan setiap tahapan terutama saat ini pendaftaran dan verifikasi. Dan kami berharap di tahapan selanjutnya seluruh pihak sudah bisa menyesuaikan diri, sesuai peran peserta pemilu," imbuhnya.

Menurutnya beberapa potensi pelanggaran bisa terjadi sejak di tahapan awal atau dalam proses pendaftaran, seperti data ganda keanggotaan dalam satu parpol atau antar parpol hingga mencantumkan pihak yang diatur netralitasnya.

Terkait netralitas tersebut, saat melakukan pengawasan tidak langsung berupa pencermatan data sistem informasi partai politik (sipol), Bawaslu Bantul menemukan ada tiga ASN yang masih aktif di Kabupaten Bantul dicatut sebagai anggota parpol dalam pendaftaran peserta Pemilu 2024.  

Pihaknya pun langsung melaporkan temuan tersebut ke Bawaslu RI.

Baca juga: 275 Nama Anggota Bawaslu Dicatut Parpol, Ketua KPU RI : Sistem Politik Bekerja Efektif

Sedangkan tindak lanjut temuan itu masih menunggu dari Bawaslu RI.

"Nanti Bawaslu RI yang melakukan rekap terhadap apa yang menjadi pengawasan di tingkat bawah. Dan Bawaslu RI lah yang nanti akan menindaklanjuti untuk misalnya sudah sampai pada selesai tahapan akan ada saran perbaikan maupun proses penanganan itu ada di pusat," lanjut Harlina.

Namun demikian, Harlina mengaku telah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Hasilnya, ketiga ASN tidak pernah menjadi anggota parpol yang dimaksud.

"Karena itu kita tanyakan dan ternyata yang bersangkutan ini ASN dan beliau merasa memang tidak menjadi anggota partai, jadi hanya dicomot. Selain itu, bisa jadi karena hanya dicomot atau dicantumkan oleh parpol yang sebenarnya tidak tahu juga," ujarnya.

Harlina juga memberikan hak kepada ASN yang dicatut namanya agar mengajukan keberatan atau pencatutan nama tersebut melalui Bawaslu Bantul.

Yang akan diteruskan ke pusat untuk dilakukan rekap data dan proses tindak lanjutnya.( Tribunjogja.com )  

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved