Omicron Melonjak, Epidemiolog UGM Minta Pemerintah Tetap Prioritaskan Vaksin Covid-19 untuk Anak
Vaksinasi booster untuk cegah virus corona sudah mulai disuntikkan untuk masyarakat Indonesia. Namun, Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu
Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Vaksinasi booster untuk cegah virus corona sudah mulai disuntikkan untuk masyarakat Indonesia.
Namun, Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria Wiratama MPH PhD berharap pemerintah tetap memprioritaskan vaksinasi Covid-19 untuk anak dan kelompok rentan.
“Efek dari vaksin booster untuk mengatasi varian Omicron ini belum akan terlihat efeknya dalam 1-2 bulan belakangan karena cakupannya masih belum tinggi, baru saja dimulai,” bebernya, Selasa (18/1/2022).
Baca juga: Pemkab Sleman Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2023
Menurutnya, yang paling penting saat ini bukan vaksinasi booster, melainkan bagaimana pemerintah bisa memperluas cakupan yang belum mendapatkan dosis lengkap terutama untuk kelompok rentan dan anak-anak.
Ditanya mengenai pembelajaran tatap muka (PTM) yang dilakukan di tengah badai Omicron, Bayu mengatakan itu tinggal melihat respons pemerintah untuk menangani kasus Covid-19 di sekolah.
“Ya, tinggal melihat sejauh mana kemampuan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam merespons kasus di sekolah. Apakah akan ditutup begitu saja sekolahnya atau bagaimana,” tuturnya.
Jika dimungkinkan muncul kasus di sebuah sekolah kemudian hanya dilakukan penutupan tanpa disertai penyelidikan detail dan evaluasi, dia memastikan tinggal menunggu waktu PTM di banyak sekolah akan ditunda.
“Karena sampai saat ini belum terlihat langkah pemerintah terkait menentukan masalah PTM ini jika ada kasus positif Covid-19 muncul di sana, apakah disebabkan di sekolah? Atau karena murid? Protokol Kesehatan yang kurang ketat atau masalah lainnya”, katanya.
Bayu menyebut jika lonjakan benar terjadi nantinya di bulan Februari-Maret 2022 maka pembatasan melalui peningkatan level PPKM mungkin akan terjadi meskipun tidak sampai level tertinggi.
Kebijakan ini tentu memerlukan kerja sama baik antara masyarakat dan pemerintah.
Pemerintah perlu meningkatkan 3T dan masyarakat jika masih ingin beraktivitas leluasa seperti saat ini maka mau tidak mau harus membantu dengan menjaga 5M.
Baca juga: Puncak Kasus Omicron Diprediksi Terjadi Februari, Epidemiolog UGM: Daerah Wisata Harus Bersiap
Masyarakat setidaknya kembali menegakkan pemakaian masker secara disiplin.
Sedangkan, terkait pelarangan untuk mereka yang melakukan perjalanan dari luar negeri dirasa tidak perlu selama proses karantina bisa diperbaiki sehingga tidak terjadi kebocoran penularan saat karantina.
“Karena semua orang yang bepergian atau datang dari luar negeri sudah divaksin dosis lengkap sehingga relatif lebih aman, tinggal proses karantinanya yang lebih ketat,” ungkapnya.
“Yang penting lainnya adalah menyampaikan pemahaman kepada masyarakat yang akan ke luar negeri bahwa kondisi di luar negeri saat ini lebih berbahaya dibandingkan Indonesia sehingga mereka harus lebih berhati-hati," jelasnya. (ard)