Nasib Honorer & Non PNS Bila Dihapus Sesuai PP No49 Th 2018, Ini Kata BKD Daerah Istimewa Yogyakarta

Soal nasib tenaga honorer dan pegawai non-PNS di Pemda DIY, Kepala BKD Daerah Istimewa Yogyakarta Amin Purwani memberikan tanggapan

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Yoseph Hary W
via TribunStyle
ilustrasi pegawai 

TRIBUNJOGJA.COM - Bagaimana Nasib Honorer dan Pegawai Non PNS bila dihapus pada 2023 - sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) - , Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Amin Purwani memberikan tanggapannya. 

Kebijakan penghapusan tersebut diakui BKD DIY berkaitan dengan Nasib Honorer para Pegawai Non PNS tersebut. Pasalnya, jumlahnya mencapai ribuan. 

Soal nasib tenaga honorer dan pegawai non-PNS di Pemda DIY, Kepala BKD DIY Amin Purwani mengatakan sampai hari ini masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. "Itu yang kami tunggu regulasi formalnya bagaimana," katanya, Selasa (18/1/2022).

Amin menjelaskan, di Pemda DIY Pegawai Non PNS dimasukan kategori tenaga pembantu atau naban. Jumlahnya pun dijelaskan olehnya mencapai ribuan.  "Total naban di Pemda DIY itu ada 3.441 orang," jelasnya.

Penghapusan tenaga honorer pada 2023 akan diterapkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer atau non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2023 mendatang.

Dalam ketentuan itu, pegawai pemerintah non-PNS diminta menyelesaikan masa kerjanya selama lima tahun. Sehingga sejak PP Nomor 49 Tahun 2018 itu ditetapkan, masa kerja pegawai pemerintah non-PNS hanya sampai dengan 2023.

Berdasarkan kebijakan itu pula, nantinya pada 2023 pegawai pemerintah hanya ada dua kategori yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut, tentunya posisi naban di Pemda DIY kini kurang nyaman sebab mereka berstatus pegawai non-PNS. 

Namun Pemda DIY belum menentukan langkah, apakah akan membuat regulasi khusus untuk keberlangsungan para naban tersebut, atau langsung memberhentikan secara terhormat para naban tersebut ketika kebijakan pemerintah itu benar-benar diberlakukan.

"Belum ada langkah khusus, kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa dulu," ujar Amin.

Meski belum ada upaya yang jelas, Amin menuturkan, peluang naban di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima PNS setiap tahunnya rata-rata 100 orang. Itu artinya butuh waktu sekitar 34 tahun lamanya agar 3.441 naban di DIY berstatus sebagai PNS.

"Kalau soal berkarir di pemda, naban Pemda DIY tiap tahun lebih kurang 100 oang yang diterima CPNS. Kalau yang ikut tes CPNS pasti lebih banyak," ungkap Amin.

Sementara untuk penetapan jumlah kebutuhan PPPK di Pemerintah DIY setiap tahunnya, dijelaskan Amin, ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). "Tapi rata-rata kebutuhan PPPK di pemerintah DIY per tahun hanya 200 saja," imbuhnya.

Kepala BKD DIY memastikan, meski pegawai non-PNS tersebut nantinya dihapuskan namun hal itu tidak membuat kinerja masing-masing instansi pemerintahan terkendala. "Seharusnya tidak (terkendala) karena CPNS tetap akan ada. Dan Pemerintah DIY tiap tahun mengajukan Calon Apartur Sipil Negara (CASN)," terangnya Kepala BKD DIY.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved