Tanggapi Fenomena Jogja Darurat Klitih, Kapolres Bantul : Kami Jamin Bantul Aman dan Kondusif

"Saya punya pengalaman pada waktu itu bentuk satu lembaga seperti konsultan untuk mengantisipasi kenakalan anak. Tapi akhirnya kita harus biacara dengan orang tua dan saudaranya. Jadi semua itu harus kita kumpulkan, kita beri pemahaman untuk dialog," beber Sri Sultan HB X.

Kendati demikian, Sri Sultan HB X menganggap bahwa upaya penanganan seperti itu memerlukan ongkos yang terlalu mahal.

Sehingga hingga saat ini, Pemda DIY masih memikirkan opsi kebijakan lain untuk menumpas fenomena klitih.

"Memang tidak mudah kalau seperti ini, kalau 10 orang klitih kan berarti 10 keluarga. Tapi untuk biayanya pada waktu itu mereka minta Rp3-4 juta untuk menangani satu keluarga. Bagi saya itu masih terlalu mahal. Kita perlu cari yang lain yang lebih memungkinkan," jelas Sri Sultan HB X.

Sultan melanjutkan, saat ini dirinya berencana untuk mengaktifkan kembali Lembaga Prayuwono.

Lembaga tersebut menurutnya sempat dibentuk di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta dan Tlogo Putri di Sleman saat Raja Keraton Yogyakarta ini masih berusia anak-anak.

Baca juga: Bupati Sleman Prihatin Ada Aksi kejahatan Jalanan Klitih yang Terjadi di Wilayahnya

Baca juga: KRONOLOGI Tersangka Klitih Bacok Korban di Sleman, Pakai Sajam Model Begini

Prayuwono dulunya adalah tempat penampungan bagi anak yang dianggap bermasalah di mana orangtuanya juga tak mampu mendidiknya lagi.

Prayuwono-lah yang kemudian akan mendidik dan membina anak tersebut.

"Hanya dulu pada waktu saya kecil di alun Alun-Alun Kidul sama di Tlogo Putri itu ada tempat pendidikan anak nakal di mana kalau ortu kewalahan itu diserahkan ke provinsi untuk dibina dan dididik. 

"itu dulu ada. Namanya Prayuwono itu tempat pendidikan anak yang orang tuanya tidak mampu lagi. Saya tidak tahu apakah kondisi sekarang itu masih dimungkinkan," jelasnya.

( tribunjogja/ tribunnews/ kompas )