Tanggapi Fenomena Jogja Darurat Klitih, Kapolres Bantul : Kami Jamin Bantul Aman dan Kondusif

Fenomena darurat klitih pun menjadi viral dan trending topik di media sosial twitter dalam beberapa hari terakhir.

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Muhammad Fatoni
tribunjogja.com
Jogja Darurat Klitih 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dalam beberapa waktu terakhir, fenomena aksi kejahatan jalanan atau klitih terjadi di beberapa daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Bahkan, fenomena darurat klitih pun menjadi viral dan trending topik di media sosial twitter dalam beberapa hari terakhir.

Tanda pagar (Tagar) #SriSultanYogyaDaruratKlitih dan #YogyaTidakAman pun diusung sebagai bentuk protes warga terhadap aksi klitih yang semakin marak terjadi.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Ihsan, ikut buka suara.

Menurutnya, tagar Yogya tidak aman dari kejahatan jalanan atau klitih tidaklah benar.

Baca juga: Akhir Kisah Pemuda Asal Gunung Kidul Ngaku Jadi Korban Klitih di Wilayah Bantul

Baca juga: Strategi Menumpas Klitih di Yogya, dari Gelar Operasi Skala Besar Hingga Tindakan Tegas Terukur

Ihsan menilai bahwa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap aman.

Pihaknya bahkan siap memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Ihsan setelah menggelar konferensi pers pengungkapan kasus laporan palsu terkait kejahatan jalanan di Bantul, Rabu (29/12/2021).

"Jogja ini tetap aman, anggota kami selalu hadir di lapangan untuk memberikan rasa aman."

"Jadi apa yang ada di medsos bahwa sekarang Jogja tidak aman itu tidak benar," kata AKBP Ihsan, Rabu (29/12/2021), dikutip Tribun Jogja dari Kompas TV.

Kapolres Bantul AKBP Ihsan menjelaskan kejadian kasus laporan palsu, Rabu (29/12/2021)
Kapolres Bantul AKBP Ihsan menjelaskan kejadian kasus laporan palsu, Rabu (29/12/2021) (Tribun Jogja/ Santo Ari)

Ihsan menegaskan, tagar soal Yogyakarta yang viral karena tidak aman merupakan kondisi yang tidak benar.

Ihsan pun mengungkapkan bukti Yogyakarta tetap aman dari fenomena klitih.

Yakni, dalam beberapa hari terakhir tempat wisata di Bantul dan Yogyakarta tidak ada kejadian yang meresahkan wisatawan.

"Buktinya di Pantai Parangtritis Bantul dalam beberapa hari ini sangat ramai."

"Di Malioboro juga sangat ramai, itu menandakan bahwa Jogja tetap aman, tetap berhati nyaman," kata Ihsan.

"Apalagi di Bantul, kami jamin untuk kasus-kasus seperti ini Insyaallah sudah kami antisipasi," sambungnya.

Dia mengatakan, antisipasi terhadap kejahatan jalanan di Bantul selama ini sudah dilakukan anggota Polri dengan mengedepankan langkah-langkah preemtif, preventif, dan represif.

"Kami punya 'blue light patrol' yang selalu patroli setiap malam, bahkan saya pimpin sendiri."

"Kami juga ada tim ke sekolah-sekolah untuk razia kendaraan bagi pelajar maupun razia barang bawaan dan tas bersama dengan guru," katanya.

Lebih lanjut, Kapolres Bantul juga mengatakan, institusinya telah membentuk tim pemburu kejahatan atau crime hunter.

Hal ini dalam rangka menghadapi Tahun Baru 2022 guna memberikan jaminan bahwa Bantul tetap aman dan kondusif.

"Kami juga ada tim Kasatreskrim. Dalam satu bulan ini sudah mengungkap pelaku kejahatan jalanan 25 orang yang sudah kami rilis sebelumnya, jadi tidak perlu takut, kami berikan jaminan bahwa Bantul aman dan kondusif," katanya.

Tanggapan Sri Sultan HB X

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, sebelumnya juga ikut angkat bicara soal tanda pagar (tagar)  #SriSultanYogyaDaruratKlitih yang sempat trending di media sosial twitter.

Menurutnya, permasalahan sosial tersebut memang perlu mendapat penanganan khusus.

Raja Keraton Yogyakarta ini pun mengakui upaya pengawasan klitih di wilayahnya memang mengalami penurunan.

"Pengawasan mungkin kondisi dulu dan sekarang berbeda ya jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan tapi mungkin kita bisa bicara lebih jauh kita bisa masuk ke ruang ruang mereka," jelas Sri Sultan HB X saat ditemui di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DIY, Rabu (29/12/2021).

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (TRIBUNJOGJA.COM/ Yuwantoro Winduajie)

Sri Sultan HB X melanjutkan, sebelumnya Pemda DIY sempat membentuk lembaga konsultasi untuk mengantisipasi fenomena kenakalan remaja.

Lembaga itu diterjunkan untuk mendampingi keluarga yang memiliki anak bermasalah atau pernah terlibat dalam aksi klitih.

Dengan pendekatan keluarga tersebut,  anak-anak diharapkan dapat diberi pemahaman agar tak kembali melancarkan tindakan kriminal.

"Saya punya pengalaman pada waktu itu bentuk satu lembaga seperti konsultan untuk mengantisipasi kenakalan anak. Tapi akhirnya kita harus biacara dengan orang tua dan saudaranya. Jadi semua itu harus kita kumpulkan, kita beri pemahaman untuk dialog," beber Sri Sultan HB X.

Kendati demikian, Sri Sultan HB X menganggap bahwa upaya penanganan seperti itu memerlukan ongkos yang terlalu mahal.

Sehingga hingga saat ini, Pemda DIY masih memikirkan opsi kebijakan lain untuk menumpas fenomena klitih.

"Memang tidak mudah kalau seperti ini, kalau 10 orang klitih kan berarti 10 keluarga. Tapi untuk biayanya pada waktu itu mereka minta Rp3-4 juta untuk menangani satu keluarga. Bagi saya itu masih terlalu mahal. Kita perlu cari yang lain yang lebih memungkinkan," jelas Sri Sultan HB X.

Sultan melanjutkan, saat ini dirinya berencana untuk mengaktifkan kembali Lembaga Prayuwono.

Lembaga tersebut menurutnya sempat dibentuk di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta dan Tlogo Putri di Sleman saat Raja Keraton Yogyakarta ini masih berusia anak-anak.

Baca juga: Bupati Sleman Prihatin Ada Aksi kejahatan Jalanan Klitih yang Terjadi di Wilayahnya

Baca juga: KRONOLOGI Tersangka Klitih Bacok Korban di Sleman, Pakai Sajam Model Begini

Prayuwono dulunya adalah tempat penampungan bagi anak yang dianggap bermasalah di mana orangtuanya juga tak mampu mendidiknya lagi.

Prayuwono-lah yang kemudian akan mendidik dan membina anak tersebut.

"Hanya dulu pada waktu saya kecil di alun Alun-Alun Kidul sama di Tlogo Putri itu ada tempat pendidikan anak nakal di mana kalau ortu kewalahan itu diserahkan ke provinsi untuk dibina dan dididik. 

"itu dulu ada. Namanya Prayuwono itu tempat pendidikan anak yang orang tuanya tidak mampu lagi. Saya tidak tahu apakah kondisi sekarang itu masih dimungkinkan," jelasnya.

( tribunjogja/ tribunnews/ kompas )

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved