Breaking News:

Yogyakarta

Cegah Jeratan Pinjol Ilegal, Diskominfo DIY Upayakan Edukasi Masyarakat

Diskominfo DIY meminta masyarakat mewaspadai keberadaan jasa pinjaman online (pinjol) ilegal.

TRIBUNJOGJA.COM / Yuwantoro Winduajie
Kepala Diskominfo DIY, Rony Primanto Hari 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY meminta masyarakat mewaspadai keberadaan jasa pinjaman online (pinjol) ilegal.

Kepala Diskominfo DIY, Rony Primanto Hari menuturkan, sebelum melakukan pinjaman, masyarakat perlu memperhatikan status jasa pinjol tersebut, yakni legal dan ilegal.

Cara yang paling mudah adalah dengan mencari tahu apakah perusahaan pinjol tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pinjol itu ada yang ilegal dan legal. Kalau yang di daftar OJK itu legal itu bisa digunakan. Diluar itu jelas ilegal," jelas Rony, Jumat (15/102021).

Baca juga: Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Ruko Sleman

Karena banyak masyarakat yang terjerat pinjol ilegal, Diskominfo DIY bersama OJK DIY sempat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada maysarakat.

Dengan demikian, harapannya dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga dapat terhindar dari jerat Pinjol ilegal.

"Masyarakat harus pandai-pandai memilih itu, sehingga tidak sembarangan," jelasnya.

"Kita beberapa kali edukasi melalui kegiatan kita baik luring dan daring agar masyarakat waspada," tambah Rony.

Menurutnya, pengetahuan akan pinjol ilegal harus disikapi secara cermat karena pada awalnya banyak dari oknum pinjol ilegal yang memanfaatkan kekurang pahaman masyarakat melalui penyebaran informasi di berbagai kanal atau website.

Masyarakat pun diminta untuk tak tergiur dari iming-iming penyedia jasa Pinjol ilegal yang sebenarnya merugikan nasabah.

Baca juga: Kantor Pinjol Ilegal di Sleman Digerebek Polisi, Ada Karyawan yang Baru Bekerja 2 Hari

"Kadang kadang masyarakat terlalu menggampangkan persyaratan-persyaratan tanpa dibaca sehingga justru malah merugikan mereka," jelasnya.

Rony melanjutkan, wewenang pengawasan keberadaan Pinjol ilegal berada di pemerintah pusat.

Kendati demikian, Pemda DIY terus berupaya mengedukasi masyarakat terkait masalah tersebut.

"Intinya masyarakat perlu memahami Pinjol legal itu yang terdaftar di OJK. Kalau di luar itu jelas ilegal. Kalau digunakan itu tidak jadi kewenangannya OJK, itu masuk kriminal dan itu kewenangannya polisi untuk bisa mengusut," bebernya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved