Breaking News:

PPKM Darurat dan Potensi PHK Massal, Ini Penjelasan Pakar UGM Dr Hempri Suyatna

Pemerintah telah menerapkan PPKM Darurat yang berlaku per 3 Juli 2021 dan rencananya akan berakhir 20 Juli 2021. Poin utama dari PPKM darurat adalah

Penulis: Kurniatul Hidayah | Editor: Kurniatul Hidayah
Istimewa
Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Dr Hempri Suyatna 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah telah menerapkan PPKM Darurat yang berlaku per 3 Juli 2021 dan rencananya akan berakhir 20 Juli 2021.

Poin utama dari PPKM darurat adalah pembatasan mobilitas.

Salah satunya yakni hanya mengizinkan perusahaan atau usaha sektor esensial beroperasi dengan pembatasan jumlah karyawan yang masuk.

Sementara untuk sektor nonesensial diminta tutup dan semua karyawannya diminta untuk tetap berada di rumah.

Kondisi ini diperkirakan akan terjadi hingga ada tanda-tanda Covid-19 di Di Yogakarta, juga di Indonesia pada  umumnya menunjukkan grafik yang menurun.

Baca juga: Anda Punya Masalah dengan Jasa Keuangan? Laporkan Via Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen

Baca juga: Fabiano Beltrame Telah Berlatih di Solo, Resmi Berseragam Persis?

Tapi sampai kapan?

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Dr Hempri Suyatna memandang bahwa kebijakan dari pemerintah tersebut berpotensi diperpanjang bila kasus harian Covid-19 tak kunjung mereda.

Dampaknya tentu akan menampar sektor ekonomi dan berdampak langsung pada nasib karyawan yang lagi-lagi berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Seperti yang diketahui sebelumnya, di awal pandemi dampak buruk di sektor perekonomian mulai terasa.

Puncaknya di pertengahan hingga akhir tahun 2020 banyak perusahaan melakukan PHK kepada karyawannya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved